REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045. Namun hingga saat ini, Indonesia belum memiliki desain pembangunan jangka panjang di berbagai sektor.
"Kita Republik Indonesia dimerdekakan bukan untuk 100 tahun, untuk 200 tahun, 300 tahun, dan ratusan tahun yang akan datang. Itu sebabnya kemudian haluan negara yang dipikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita supaya desain negara yang panjang," ujar Muzani usai pertemuan dengan pengurus DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Selasa (24/8).
Menurutnya, perlu ada desain dan arah pembangunan yang berkesinambungan bagi pemerintah sekarang dan yang akan datang. Terutama di sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
"Karena itu hal ini tadi kita bicarakan, tetapi sekali lagi akhirnya kita menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar tak terburu-buru dalam pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
"Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri terkait dengan amendemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDIP adalah slowing down terkait amendemen UUD 1945," ujar Hasto.
Megawati, kata Hasto, meminta agar semua pihak untuk terlebih dahulu fokus membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Sebab proses penanganan pandemi membutuhkan kondisi politik yang kondusif.
"Jadi terkait amendemen, sekali lagi langkah untuk slowing down untuk hal tersebut menjadi kebijakan yang diambil. Karena skala prioritas kita menghadapi pandemi ini," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
