REPUBLIKA.CO.ID,PONOROGO -- Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setempat untuk mendaftarkan produk usahanya ke dalam e-katalog atau katalog elektronik lokal.
"Kami masih menjaring pelaku usaha sebanyak-banyaknya mengingat ke depan setiap OPD (organisasi perangkat daerah) diwajibkan untuk berbelanja melalui e-katalog," kata Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Ponorogo Budi Darmawan di Ponorogo, Selasa (27/12/2022).
Untuk itu pembinaan dan sosialisasi terus dilakukan. Bekerja sama dengan OPD terkait, lanjut Budi, Pemkab Ponorogo saat ini telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang mewajibkan setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah) atau OPD untuk belanja barang dan jasa melalui e-katalog lokal.
"Jadi prinsipnya seperti berbelanja di e-commercee, tinggal klik saja melalui elektronik, jadi SKPD dan penyedia semakin dipermudah," katanya.
Hasilnya, kendati belum optimal, hingga saat ini sudah ada 155 pelaku usaha yang mendaftarkan produknya di e-katalog lokal.
Dan dari jumlah itu, lanjut Budi, 110 di antaranya merupakan entitas UMKM. Sementara sisanya adalah pelaku non-UMKM.
"Paling banyak penyedia alat tulis kantor (ATM), sarana prasarana perkantoran serta mesin perkakas. Total ada 2.479 produk dari 155 penyedia," paparnya.
Sayangnya, kata Budi, belum banyak UMKM dengan produk makanan dan minuman yang ikut mendaftar. Dari 110 entitas UMKM di atas, hanya tiga yang bergerak di bidang makanan dan minuman kemasan memajang produknya di etalase.
Minimnya UMKM penyedia makanan dan minuman ini disayangkan Budi. Sebab, keberadaan e-katalog lokal bisa mendongkrak peningkatan ekonomi lokal. Terlebih presiden telah menekankan agar e-katalog lokal di masifkan untuk membantu produk UMKM di tingkat daerah.
"Jadi prinsipnya seperti berbelanja di e-commerce, tinggal klik saja melalui elektronik, jadi SKPD dan penyedia semakin dipermudah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
