REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Ova Emilia, menjawab tuntutan mahasiswa terkait rencana penerapan uang pangkal. Ova membantah wacana penerapan kebijakan uang pangkal tersebut.

"Keliru kalau uang pangkal untuk semua. Uang pangkal itu hanya kita sebut sebagai sumbangan itu apa, ada di dalam mereka yang masuk melalui jalur Ujian Mandiri (UM). Dan satu lagi dia harus termasuk di dalam orang yang mampu, orang yang masuk UM terus nggak mampu gimana? Ya enggak perlu," kata Ova di Gedung Rektorat, Sleman, Senin (13/2/2023).

Ova menyebut dari total mahasiswa yang akan diterima pada 2023, yang akan dikenakan Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) hanya empat persen. "Kalau dari total student body itu adalah empat persen. Empat persen dari total mahasiswa, dan itu sudah kita lihat datanya adalah data simulasi dari yang tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Prinsipnya kata Ova, UGM ingin membantu mahasiswanya yang tidak mampu secara ekonomi. Dirinya tak ingin ada mahasiswa drop out karena tak mampu bayar uang kuliah.

"Tentunya UGM ingin sebanyak mungkin bisa membantu. Untuk itu ini di dalam konsepnya kita ingin berkeadilan. Berkeadilan artinya orang yang kurang tadi yang disebut miskin perlu bantuan tentunya harus kita bantu," kata dia.

Selain itu, Ova menjelaskan, UGM sebagai PTN-BH mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun jumlah bantuan tersebut diakuinya semakin lama semakin kecil. "Kalau kita lihat ini, adik-adik harus tahu juga bahwa bantuan itu tidak mencukupi untuk menutupi biaya kuliah tunggal," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika