REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pos Indonesia berhasil menyelesaikan program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Provinsi Jawa Tengah dengan angka penyaluran mencapai 100 persen. Pencapaian tersebut tak lepas dari komitmen Pos Indonesia membantu pemerintah dalam membantu kebutuhan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).
Pencapaian Pos Indonesia menyalurkan CPP dalam bentuk ayam karkas dan telur disampaikan Direktur Bisnis Kurir & Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana atau akrab disapa Ana pada acara rapat koordinasi evaluasi kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah di MG Setos Hotel, Jalan Inspeksi, Kota Semarang, Senin (5/6/2023).
Selain Ana, turut hadir Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani, perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Inspektur Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, Pimpinan Wilayah Perum Bulog, Direktur Komersial ID Food, serta Direktur Operasional PT Jasa Prima Logistik Bulog.
Menurut Ana, pencapaian penyaluran program CPP di Provinsi Jawa Tengah adalah tertinggi dibandingkan enam provinsi lainnya di Indonesia. Di mana terdapat 322.493 KPM dari 29 kabupaten/kota di Jateng yang telah menerima bantuan ayam karkas dan telur selama tiga bulan.
Pos Indonesia juga berhasil melakukan distribusi CPP di tiga provinsi lainnya di Pulau Jawa, yaitu Banten, Jabar, dan Jatim dengan pencapaian di atas 98 persen. "Keberhasilan ini tak lepas dari ketersediaan jaringan Pos Indonesia di seluruh Indonesia serta koordinasi yang terjalin dengan baik dengan lembaga atau instansi lainnya," ujar Ana dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Selasa (6/6/2023).
Diketahui, penyaluran CPP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan BKKBN. Program ini melibatkan ID Food dan Perum Bulog sebagai penyedia beras, telur, dan ayam. Sedangkan untuk distribusi dilakukan oleh Pos Indonesia dan perusahaan ekspedisi lainnya.
Menurut Ana, terdapat 15.315 sumber daya manusia dan 6.410 sarana Pos Indonesia yang terlibat pada pendistribusian bantuan pangan pengentasan stunting ini. SDM dan sarana tersebut tersebar di tujuh provinsi, memastikan agar bantuan ini sampai kepada penerimanya.
Agar tepat sasaran, pendistribusian bantuan pangan di monitoring secara real time. Pendistribusian jumlah paket hingga KPM dengan risiko stunting akan terdeteksi secara berkala hingga tingkat kelurahan. Pos Indonesia, lanjut Ana, berkomitmen penuh mendistribusikan bantuan ini sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Pos Indonesia, kata Ana, terus melakukan penyesuaian teknologi dalam membantu program penyaluran bansos pemerintah. Di antaranya meningkatkan teknologi digital bagi KPM yang memiliki smartphone. Namun bagi yang tidak memiliki smartphone, tetap dapat dilayani dengan alternatif lainnya seperti penggunaan SMS dan lainnya.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan, secara nasional, Keluarga Risiko Stunting (KRS) sebagai KPM berjumlah 1.446.089 KRS di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
"Program CPP dalam bentuk telur dan daging ayam diberikan bagi keluarga yang mengalami rawan pangan dan stunting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan dan gizi," kata dia.
Rachmi menambahkan, setiap KPM menerima daging ayam dalam bentuk karkas utuh seberat 0,9 sampai 1,1 kg dan satu tray telur berisi 10 butir. KPM menerima bantuan ini selama tiga bulan, mulai periode April, Mei, dan Juni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
