REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Parlemen Australia akan mengesahkan undang-undang untuk menghentikan Rusia membangun kedutaan baru di Canberra, karena kekhawatiran tentang keamanan nasional. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan undang-undang itu akan membatalkan sewa Rusia di situs di ibukota, berdasarkan saran dari badan keamanan.
“Pemerintah telah menerima nasihat keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran baru Rusia yang begitu dekat dengan Gedung Parlemen. Kami bertindak cepat untuk memastikan lokasi sewa tidak menjadi tempat diplomatik resmi," kata Albanese kepada wartawan, dilaporkan Aljazirah, Kamis (15/6/2023).
Rusia menyewa lahan di kawasan diplomatik Canberra pada 2008 dan rencana konstruksi disetujui pada 2011. Berdasarkan ketentuan perjanjian, pekerjaan seharusnya selesai dalam waktu tiga tahun, tetapi hingga saat ini pembangunan gedung kedutaan baru belum selesai.
National Capital Authority (NCA) kemudian memutuskan untuk mengakhiri sewa Rusia, dengan alasan pekerjaan yang belum selesai mengurangi keseluruhan estetika, kepentingan, dan martabat area yang digunakan untuk misi diplomatik. Berakhirnya sewa tidak berdampak pada kedutaan Rusia yang telah berada di bekas kedutaan Uni Soviet di pinggiran Griffith, jauh dari Gedung Parlemen.
Menteri Dalam Negeri Australia, Clare O'Neil, mengatakan masalah utama dengan usulan kedutaan Rusia yang baru adalah karena lokasinya berbatasan langsung dengan parlemen. Dia menambahkan, tidak ada kedutaan yang diizinkan dibangun di area itu.
Albanese mengatakan, pemerintahnya mengantisipasi tanggapan dari Rusia atas keputusan tersebut. Pemerintah akan menunggu tanggapan apa yang muncul.
“Kami tidak berharap Rusia berada dalam posisi untuk berbicara tentang hukum internasional, mengingat penolakan mereka terhadapnya secara konsisten dan berani dengan invasi mereka ke Ukraina,” kata Albanese.
Kedutaan Rusia sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan, kendati ada keberatan dari Australia. Australia adalah salah satu pendukung Ukraina non-NATO terbesar. Australia telah memasok bantuan, amunisi, dan peralatan pertahanan ke Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022.
Australia juga telah melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit ke Rusia. Australia menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 1.000 individu dan entitas Rusia. Juru bicara pertahanan Australia, Andrew Hastie mengatakan partainya mendukung pemerintah dalam keamanan nasional.
“Ada defisit kepercayaan. Ada risiko nyata bagi kepentingan nasional kita di sini, dan nasihat keamanannya adalah bahwa sewa ini harus dihentikan," ujar Hastie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
