REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil salah satu kesimpulan dari debat calon presiden (capres) sesi pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kesimpulan itu adalah Prabowo Subianto yang menunjukkan bahwa dirinya bukanlah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi dan dari sisi spiritnya, sisi kebijakannya, itu berbeda. Bahkan tidak tegas ketika menjawab terkait hal yang sangat fundamental, yaitu melindungi seluruh rakyat indonesia agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM," ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (13/12/2023).
Hal berbeda yang ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo, ketika menyampaikan komitmennya dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu. Termasuk menghadirkan kepastian hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan pelayanan publik.
Debat kemarin juga menjadi simbol optimisme empat partai politik pengusung Ganjar-Mahfud. Mereka berkaca pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014, ketika elektabilitas Jokowi melesat melampaui Prabowo usai forum debat.
"Sekarang 60 hari ke depan kami bergerak, darat, udara, spiritualitas," ujar Hasto.
Usai debat tersebut, ia juga mengungkapkan rasa optimisme dari TPN Ganjar-Mahfud dalam menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Meskipun sejumlah hasil survei menunjukkan penurunan elektabilitas pasangan nomor urut 3 itu.
Hasto yakin, forum debat kemarin akan menjadi momentum titik balik masyarakat untuk semakin yakin memilih Ganjar-Mahfud. Ia pun kembali menyinggung Prabowo yang seakan ingin meniru cara Jokowi, tapi pada akhirnya tak akan bisa.
"Jadi maunya meniru hasilnya berbeda. Hasilnya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi," ujar Hasto.
Dalam forum debat kemarin, Ganjar menceritakan adanya generasi muda yang kesulitan mendapat pekerjaan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menduga hal ini terkait kesenjangan fasilitas antara Jawa dan luar Jawa.
Selanjutnya, Ganjar menemukan "pejuang kesetaraan" di Nusa Tenggara Barat (NTB). Lewat aspirasi kelompok-kelompok tersebut, ia menyuarakan pentingnya kesetaraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah.
Kesetaraan itu dapat terwujud dengan pemerintahan yang bersih. Hal ini dapat diwujudkan ketika korupsi diberantas dengan serius, seperti yang sudah dilakukan oleh Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Kalau government terjadi, masyarakat Dayak, suku yang ada libatkan dong agar dapat akses sama. Semua bisa jalan kalau pemerintah bersih, sikat korupsi tidak dengan kata-kata tapi keseriusan. Pak Mahfud jadi Menko eksekusi itu dengan baik," ujar Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
