REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- Sebanyak 3.379 personel gabungan TNI–Polri akan dikerahkan untuk mengamankan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati dengan agenda membahas kesimpulan hasil pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada Jumat (31/10/2025). Pengamanan ketat bakal diterapkan selama rapat paripurna berlangsung.
Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengungkapkan, 3.379 personel gabungan TNI-Polri akan ditempatkan di titik-titik strategis, seperti di sekitar kawasan DPRD Pati, alun-alun, dan sejumlah area yang berpotensi menjadi konsentrasi massa. Menurut Jaka, rapat paripurna diprediksi akan dihadiri oleh massa pro dan kontra pemakzulan Sudewo.
“Jumlah personel kami sesuaikan dengan potensi jumlah massa dari kedua kubu yang akan hadir. Namun pendekatan yang kami kedepankan tetap humanis dan tidak represif,” kata Jaka ketika memimpin apel di Lapangan Kompi Brimob Pati, Kamis (30/10/2025).
Dia menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Pati dan Pemkab Pati untuk mengatur skema keamanan, termasuk pemisahan titik kumpul antara massa pro dan kontra pemakzulan Sudewo. “Massa pro akan berada di sisi selatan DPRD, sementara massa kontra di sisi utara. Pemisahan ini penting agar suasana tetap kondusif,” ucapnya.
"Lokasi DPRD juga akan disterilisasi dan dijaga ketat. Semua massa di-screening di titik penyekatan,” tambah Jaka.
Jaka mengimbau agar masyarakat yang hendak hadir pada rapat paripurna di DPRD Pati tidak mudah terprovokasi isu liar. Hal itu pun ditekankan kepada para personel keamanan yang dikerahkan di lapangan.
“Kita harus jeli membaca situasi dan tidak mudah terpancing. Sekecil apa pun kesalahan bisa berdampak besar dan viral di masyarakat,” kata Jaka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika