REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menargetkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4,5 triliun. Jumlah itu meningkat 9,7 persen dari target realisasi PKB 2025 sebesar Rp4,1 triliun. Salah satu hal yang bakal dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah menagih tunggakan PKB warga. 

Meski target realisasi tahun ini meningkat, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan, Pemprov Jateng tak menaikkan pungutan PKB. Dia sekaligus menepis isu terdapat kenaikan PKB seperti yang dikeluhkan masyarakat. 

Sumarno mengungkapkan, realisasi PKB pasti mengalami peningkatan setiap tahunnya. "Konsepnya gini, pajak yang terbayar di tahun 2025 itu kan wajib pajak patuh. Tentu saja di 2026 akan melakukan pembayaran pajak yang sama. Di satu sisi bahwa setiap tahun juga ada pertumbuhan kendaraan baru. Nah peningkatan (realisasi PKB) itu salah satunya adalah terkait dengan kendaraan baru," ucapnya saat memberikan keterangan pers di Kantor Pemprov Jateng, Jumat (13/2/2026). 

"Di sisi lain, teman-teman kita juga punya tunggakan-tunggakan di tahun-tahun sebelumnya. Inilah yang menjadi tanggung jawab Bapenda untuk menagih tunggakan pajak ini," tambah Sumarno. 

Menurutnya, pengoptimalan realisasi PKB, termasuk penagihan tunggakan, bukan hanya merupakan tanggung jawab pemprov, tapi juga pemerintah kabupaten/kota. Sumarno mengatakan, Pemprov Jateng bakal bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah se-Jateng guna mencapai target realisasi PKB 2026. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika