REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan sikap kritis terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) serta penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Pernyataan sikap tersebut dibacakan Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. M. Baiquni di kampus UGM, Senin (2/3/2026).
Dalam pernyataannya, kalangan akademisi menilai kedua kebijakan tersebut berpotensi menggerus kedaulatan negara dan menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. "Menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor sebagaimana tercermin dari keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade yang ternyata merugikan kedaulatan Republik Indonesia. Menyerukan segenap perumus kebijakan agar mencermati kembali isi dari perjanjian ART," kata Baiquni saat membacakan pernyataan sikap akademisi dan civitas UGM, Senin (2/3/2026).
Kebijakan luar negeri ini, disebutnya merugikan dan mengancam kedaulatan negara Indonesia. UGM menilai persoalan dalam perjanjian ART tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada substansi yang dianggap timpang. Dalam kajiannya, kampus menyebut keuntungan terbesar lebih condong ke pihak Amerika Serikat, sementara Indonesia berpotensi memikul kewajiban yang luas, baik di level pemerintah maupun masyarakat.
"Ini harus kita cegah dan juga memprihatinkan adanya penandatanganan ART yang ternyata dalam analisis kami merugikan kedaulatan Republik Indonesia," ujarnya.
Selain itu, UGM juga menyoroti orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dipandang cenderung berpihak pada agresor. Hal itu tercermin dari keterlibatan Indonesia dalam BoP yang berujung pada konflik. Akademisi menilai situasi tersebut semakin menguatkan urgensi evaluasi ulang ART sebelum berdampak lebih jauh terhadap posisi Indonesia di kancah global. Implementasi ART disebut memerlukan sumber daya besar, mencakup pembiayaan, waktu, dan tenaga.
Penyesuaian regulasi dinilai tak terhindarkan, mulai dari revisi undang-undang, Keppres, PP, Perpres, hingga Permen, serta penyusunan aturan baru. Selain itu, potensi dampak ekonomi dinilai bisa terasa dalam horizon jangka pendek maupun panjang.
"Berbagai klausul yang termuat di dalam perjanjian ART berisiko terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sejak merdeka mengembangkan politik luar negeri bebas dan aktif," katanya.
Kalangan akademisi juga menilai ART memuat kewajiban untuk patuh pada kebijakan yang akan datang, meski kebijakan tersebut belum dirumuskan. Mereka menyoroti adanya kemungkinan kebijakan ditetapkan secara sepihak oleh Amerika Serikat, termasuk potensi penerapannya terhadap Indonesia dalam hubungannya dengan negara ketiga.
Sementara pada poin kelima, Baiquni menekankan perlunya analisis komprehensif berbasis evidence-based policy terhadap setiap butir kesepakatan ART, terutama terkait dampaknya bagi ekonomi nasional dan kedaulatan negara. Mengingat cakupannya yang luas lintas sektor, pendekatan multidisiplin dinilai menjadi keharusan.
Dewan Guru Besar UGM juga memandang pemerintah perlu bersikap arif dengan menempatkan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara sebagai prioritas utama, baik untuk jangka pendek maupun panjang. Kompleksitas ART, termasuk putusan Mahkamah Agung USA, dinilai patut menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan final diambil. Jika proses ratifikasi tidak selaras dengan tujuan undang-undang maupun UUD 1945, opsi renegosiasi, penundaan, hingga pembatalan perjanjian disebut perlu dipertimbangkan.
"Kami mengimbau akademisi kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan kajian multidisiplin terkait dengan dampak ART bagi perekonomian dan kedaulatan Indonesia. Sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan diseminasi keilmuan, hasil-hasil kajian tersebut perlu disebarluaskan, agar masyarakat ikut mencermati, cerdas dan menjadi rakyat berdaulat," ungkap dia.
"Para akademisi UGM siap mendukung setiap upaya memperkuat dan meneguhkan kedaulatan Indonesia di berbagai bidang dan lini kehidupan,” ucap Baiquni membacakan poin ketujuh pernyataan sikap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika