Kamis 09 Apr 2026 04:55 WIB

Nilai Ekspor di Jateng Turun 300 Juta Dolar AS Akibat Konflik di Timur Tengah

Sektor paling terdampak penurunan ekspor adalah tekstil.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Karta Raharja Ucu
Pekerja mengoperasikan mesin untuk memproduksi pakaian rajut. Industri tekstil menjadi salah satu sektor yang terdampak turunnya nilai impor Jateng karena konflik Timur Tengah.
Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Pekerja mengoperasikan mesin untuk memproduksi pakaian rajut. Industri tekstil menjadi salah satu sektor yang terdampak turunnya nilai impor Jateng karena konflik Timur Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) July Emmylia mengungkapkan, perang di Timur Tengah (Timteng) telah mulai menunjukkan efek negatif pada bagi dunia usaha di Jateng. Dia mengatakan, selama sebulan terakhir, nilai ekspor Jateng anjlok 7,2 persen atau sekitar 300 juta dolar AS.

"Untuk ekspor, baru bulan ini terasa dampaknya. Kalau kemarin waktu saya diwawancara teman-teman, saya bilang belum (terdampak). Ini terdampaknya sekitar 7,23 persen," ungkap July ketika diwawancara di Kantor DPRD Jateng soal efek perang Timteng terhadap dunia usaha di Provinsi Jateng, Senin (6/4/2026). 

 

Dia menambahkan, persentase penurunan tersebut adalah perbandingan dengan nilai ekspor bulan lalu. "Kalau nominalnya sekitar 300 juta dolar AS," ujarnya. 

 

Menurut July, sektor paling terdampak penurunan ekspor adalah tekstil. "Karena andalan kita memang masih sektor tekstil," ucapnya. 

 

July mengatakan, konflik yang berlangsung di Timteng memang telah menghambat proses distribusi produk ekspor. "Kemudian pasti permintaan dari pasar Amerika dan pasar Timur Tengah juga berkurang," ungkapnya. 

 

Dia menerangkan, saat ini Pemprov Jateng mengupayakan agar sektor yang terdampak konflik di Timteng mengalihkan ekspor atau pasarnya ke Eropa. Namun July mengakui bahwa hal itu tak sederhana. 

 

"Di Eropa itu banyak ketentuannya. Terutama Eropa itu sangat fokus pada isu lingkungan," kata July. 

 

Menurut July, saat ini belum ada pembahasan soal apakah pemerintah akan memberikan insentif atau kompensasi ke pelaku usaha yang sektornya terdampak konflik di Timteng. Hal itu karena kewenangan atas kebijakan semacam itu dipegang oleh pemerintah pusat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement