Plt Bupati Pekalongan Sukirman mengonfirmasi soal pemeriksaan tersebut. "Pemanggilan KPK telah diinformasikan sebelumnya. Sehingga ASN memiliki waktu untuk menyesuaikan jadwal kerja," ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Dia telah meminta agar para ASN yang diperiksa KPK bersikap kooperatif. "Kita harus menghargai dan mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan KPK,” kata Sukirman. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar turut mengonfirmasi soal pemeriksaan pejabat dan ASN Pemkab Pekalongan oleh KPK. "Total sekitar 63 orang yang akan diperiksa,” ucapnya. 

Soal materi pemeriksaan, Yulian tak dapat mengungkap secara detail. "Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang terjadi pada 2021 hingga 2026," ujarnya. 

Pemeriksaan oleh KPK dimulai pada Rabu (7/4/2026) dan dilaporkan akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Sejumlah pejabat yang telah diperiksa antara lain mantan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Setyawan Dwi Antoro, Kepala BKD Kabupaten Pekalonga Ajid Suryo Pratondo, dan Kepala Diskominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi.

Selain mereka, Kepala DPUPR Kabupaten Pekalongan Murdiarso, Kabag ULP Zaenuri, dan Camat Talun Argo juga sudah turut diperiksa KPK. 

Eks bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terjaring OTT KPK pada 3 Maret 2026 lalu. KPK telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, khususnya jasa tenaga alih daya (outsourcing).

Ikuti Whatsapp Channel Republika