REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti masih besarnya ketergantungan fiskal puluhan kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) terhadap dana transfer pusat ke daerah (TKD). Menurutnya, hal itu menunjukkan kapasitas fiskal daerah-daerah terkait masih lemah.

Bima mengungkapkan, kapasitas fiskal Pemprov Jateng terbilang sudah cukup baik. Sebanyak 66 persen komposisi APBD Provinsi Jateng diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD). Sementara TKD-nya sekitar 30 persen. 

"Tapi kalau kita lihat di tingkat kota/kabupaten, PR-nya masih banyak," kata Bima saat menghadiri Musyawarah RKPD Provinsi Jateng 2027 di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa (28/4/2026). 

Dia menjelaskan, terdapat tiga kategori kapasitas fiskal, yakni kuat, sedang, dan lemah. Kapasitas fiskal tergolong kuat jika PAD lebih dominan dibandingkan TKD. Sementara kapasitas fiskal sedang yakni ketika nilai PAD dan TKD seimbang. Sedangkan kapasitas fiskal lemah yaitu saat TKD lebih dominan daripada PAD. 

"Kapasitas fiskal yang kuat jelas Kota Semarang. Kota Surakarta lumayan. Tapi yang lain kalau lihat data ini, PR-nya masih banyak," kata Bima. 

Dia meminta agar pemerintah daerah di Jateng yang terdiri dari 35 kabupaten/kota dapat meningkatkan PAD-nya. Menurutnya, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan optimalisasi aset-aset daerah.

"Bagaimana aset-aset itu didata, diinventarisir, kemudian diolah menjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. Nah, ini optimalisasi aset," ujar Bima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika