REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pagi di sudut kota sering dimulai dengan bunyi yang nyaris tak terdengar, roda gerobak yang berderit pelan, kantong plastik yang diseret, dan langkah-langkah petugas kebersihan yang bergerak jauh sebelum hiruk pikuk dimulai.
Mereka adalah barisan pertama yang menyambut hari, bukan dengan salam, melainkan dengan sapuan dan angkutan. Di balik rutinitas yang tak pernah masuk berita itu, ada satu sistem yang bekerja diam-diam namun menentukan wajah sebuah kota, yakni pengelolaan sampah.
Di Kota Surabaya, Jawa Timur, sistem ini sedang dibenahi secara serius. Bukan sekadar urusan angkut dan buang, melainkan upaya menyusun ulang arsitektur kebersihan kota secara menyeluruh, dari cara menghitung beban sampah hingga cara mengubah budaya membuangnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Surabaya kerap disebut sebagai salah satu kota dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia. Produksi sampahnya mencapai sekitar 1.800 ton per hari, dengan tingkat penanganan mendekati 95 persen. Angka itu tidak datang begitu saja.
Ia merupakan hasil dari kombinasi kebijakan yang konsisten, disiplin operasional yang ketat, dan keterlibatan masyarakat yang tumbuh perlahan tapi pasti. Namun di balik capaian itu, ada persoalan klasik yang terus mengintai, yakni ketidakseimbangan antara volume sampah yang terus bertumbuh dan kapasitas sistem yang belum selalu sigap mengimbanginya.
Mendisiplinkan Data
Salah satu langkah penting yang kini ditempuh Pemerintah Kota Surabaya adalah penataan Tempat Penampungan Sementara atau TPS. Selama ini, TPS sering menjadi titik lemah dalam rantai pengelolaan sampah. Tumpukan yang meluber, bau menyengat, hingga gerobak yang parkir sembarangan menjadi pemandangan yang terlalu akrab di banyak sudut kota.
Pemerintah kota mencoba mengubah wajah TPS menjadi lebih tertib, dan kuncinya terletak pada sesuatu yang terdengar sederhana namun sering diabaikan, yaitu perencanaan berbasis data. Setiap RW diminta menghitung timbulan sampah dengan pendekatan yang sistematis, rata-rata 0,6 kilogram per orang per hari. Dari angka ini, kebutuhan kapasitas dihitung, lalu dikonversi menjadi jumlah tongbin atau tong sampah yang ideal untuk masing-masing wilayah.
Langkah ini mungkin tampak teknis belaka, tetapi sesungguhnya ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar. Selama ini, banyak kebijakan persampahan dibuat tanpa basis data mikro yang kuat. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian yang ironis antara kebutuhan dan fasilitas. Ada TPS yang kelebihan tongbin, ada pula yang kekurangan hingga sampah meluber ke badan jalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika