REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Jawa Tengah (Jateng) Riswanto mengungkapkan, masih cukup banyak nelayan dengan kapal di atas 30 gross ton (GT) yang terkendala melaut akibat melambungnya harga solar nonsubsidi. Menurutnya, terdapat 40 ribuan awak kapal perikanan (AKP) di Jateng yang terancam kehilangan pekerjaan akibat kondisi tersebut.
Dia mengatakan, kenaikan harga BBM solar nonsubsidi mengancam keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Riswanto menyebut, tak sedikit kapal nelayan di atas 30 GT yang akhirnya memutuskan tidak melaut atau mengurangi intensitas pelayaran karena membengkaknya biaya operasional.
Hal itu karena BBM menyumbang 70 persen dari biaya operasional melaut. "Jadi memang berat untuk dipaksakan melaut," kata Riswanto ketika diwawancara Republika, Senin (18/5/2026).
Dia mengatakan, saat ini terdapat dua ribuan kapal dengan ukuran di atas 30 GT di Jateng. Mereka menggunakan solar nonsubsidi untuk melaut.
"Kalau kemudian satu kapal penangkap ikan ada kurang lebih 20-an awak kapal ikan yang bekerja di atas kapal, maka kurang lebih ada 40 ribuan orang terancam kehilangan profesi atau pekerjaan sebagai awak kapal perikanan atau ABK yang selama ini menjadi mata pencahariannya," ucap Riswanto.