REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mulai mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap biaya operasional pemerintahan. Salah satunya dengan memperketat penggunaan kendaraan dinas serta memperbanyak koordinasi secara daring melalui Zoom untuk menekan pengeluaran bahan bakar.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan langkah efisiensi sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum kenaikan harga BBM nonsubsidi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penghematan energi dan penyesuaian terhadap kondisi fiskal yang terbatas.
"Sebenarnya untuk efisiensi penggunaan kendaraan dinas sudah kita lakukan pada saat kemarin saat ada imbauan untuk efisiensi yang berkaitan dengan pemakaian energi," kata Ni Made belum lama ini.
Menurut dia, desain anggaran Pemda DIY selama ini telah disusun secara minimalis sehingga ruang untuk menambah anggaran operasional sangat terbatas. Karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat penggunaan kendaraan dinas harus semakin selektif.
Ni Made menjelaskan, kunjungan lapangan maupun perjalanan dinas tetap dilakukan untuk kegiatan yang bersifat prioritas dan berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Namun, pola penggunaan kendaraan akan diatur lebih efisien, termasuk menghindari penggunaan satu mobil untuk satu orang dalam satu kegiatan yang sama.
"Kalau misalnya ada kunjungan-kunjungan ya tidak usah satu orang satu mobil," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika