REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Serikat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema KM UGM) menyampaikan pernyataan sikap menyusul aksi mahasiswa yang sebelumnya menggeruduk dan membubarkan diskusi bertajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026) malam. Dalam diskusi tesebut, diketahui Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono hadir sebagai pembicara dalam forum diskusi bertema Pancasila. Namun, forum yang semestinya berlangsung hangat itu justru berakhir panas.
Usai ketiganya memberikan pandangan, sejumlah mahasiswa mendatangi lokasi acara sejak diskusi berlangsung. Mereka menilai para narasumber tidak layak berbicara mengenai Pancasila ketika kondisi negara dianggap sedang tidak baik-baik saja.
Dalam pernyataan yang dibacakan oleh perwakilan mahasiswa, Sarah, aksi tersebut disebut sebagai bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dinilai berulang kali melakukan tindakan yang merugikan dan menindas rakyat. "Perlu ditegaskan bahwa yang terjadi pada malam 15 Juni kemarin di GIK adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang berulang kali secara jelas menindas rakyat," kata Sarah dalam pernyataan sikap yang disampaikan Sema UGM.
Mahasiswa awalnya mengetahui kedatangan sejumlah pejabat negara ke UGM dari berbagai unggahan yang beredar di media sosial. Mereka kemudian mendatangi lokasi acara karena menilai forum yang diklaim sebagai diskusi tersebut tidak memberikan ruang dialog yang setara. Sema UGM menilai acara yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu lebih banyak menjadi ajang pemaparan capaian pemerintah daripada ruang diskusi yang substantif.
"Maka, di tengah segala teriakan, bentrokan, dan barang yang terlempar ke tengah panggung dari berbagai arah dan pihak, yang seharusnya disoroti hanyalah satu rasa muak serta ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang terlebih dahulu menindas rakyatnya dengan kekerasan," ujarnya.
Sema UGM juga memaparkan sejumlah alasan yang melatarbelakangi kemarahan mahasiswa. Mereka menyoroti berbagai isu mulai dari kebijakan ekonomi nasional, proyek-proyek pemerintah, revisi Undang-Undang TNI dan Polri, hingga kondisi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Mahasiswa menilai berbagai kebijakan pemerintah selama ini menunjukkan kecenderungan memperluas kekuasaan negara di ruang sipil. Mereka juga menyoroti dugaan praktik represif terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta berbagai kasus pelanggaran HAM yang dinilai belum terselesaikan.
Selain itu, mahasiswa mengangkat persoalan kondisi ekonomi yang menurut mereka semakin membebani masyarakat. Dalam pernyataan tersebut disebutkan kenaikan harga bahan bakar, gelombang pemutusan hubungan kerja, hingga tekanan terhadap sektor pendidikan dan perlindungan sosial sebagai faktor yang memperkuat kekecewaan terhadap pemerintah.
Sema UGM juga menyinggung situasi di Papua yang menjadi salah satu isu yang mencuat dalam interaksi mahasiswa dengan para pejabat setelah diskusi berlangsung. Menurut mereka, pemerintah harus membuka akses yang lebih luas bagi publik dan media untuk melihat langsung kondisi di Papua apabila ingin membantah berbagai tudingan pelanggaran HAM dan kekerasan.
"Jika memang benar tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, maka tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tunjukkan hal tersebut dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pers untuk meliput kondisi di Papua dan tarik semua pasukan militer yang selama ini menebar teror pada rakyat," kata Sarah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika