REPUBLIKA.CO.ID, SUMENEP — Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) XI Jawa Timur, Said Abdullah, menyoroti masih rendahnya kualitas hunian masyarakat di Madura.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rumah layak huni di Madura baru mencapai sekitar 71 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 29 persen rumah warga yang belum memenuhi standar kelayakan huni.
Kondisi tersebut, menurut Said Abdullah, menjadi tantangan serius yang harus mendapat perhatian semua pihak, termasuk para penyelenggara negara yang memperoleh amanah dari rakyat.
Dia mengatakan, pangan, sandang, dan papan merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara. Ketiganya menjadi ukuran penting kesejahteraan masyarakat.
"Karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, termasuk memiliki rumah yang sehat dan layak dihuni," ujar kata Said yang juga Ketua PDIP Jawa Timur Ini, kepada media, Rabu (22/7/2026).
Ketua Badan Anggaran DPR RI itu menjelaskan bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang tempat keluarga membangun kehidupan, menorehkan sejarah, dan menggantungkan harapan masa depan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak keluarga yang belum mampu memiliki rumah yang layak akibat keterbatasan ekonomi. Bahkan, sebagian warga yang telah memiliki rumah pun masih harus tinggal di hunian yang kondisinya memprihatinkan.
Said mengungkapkan bahwa persoalan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah besar secara nasional.
Saat ini, kata dia, backlog atau kekurangan pasokan rumah di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 15 juta unit. Di sisi lain, jumlah rumah tidak layak huni secara nasional juga masih sangat tinggi, mencapai sekitar 43,3 juta unit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika