REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKATA -- Skema pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat dari kelompok ekonomi atas atau desil 9 dan 10 sedang dipersiapkan. Pemerintah kemungkinan akan melarang kelompok tersebut menikmati subsidi Pertalite dan harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

Namun, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah masih mempelajari sistem pembatasan tersebut bersama PT Pertamina (Persero). Purbaya berkata, sistem yang dimiliki Pertamina sudah cukup baik dan dinilai siap mendukung penerapan kebijakan tersebut.

"Yang desil 9, 10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain," kata Purbaya, di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Purbaya mengatakan waktu penerapan kebijakan tersebut belum ditentukan. Pemerintah masih menguji sistemnya dan menyiapkan skema yang memungkinkan pembatasan dilakukan secara bertahap.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan pembatasan pembelian Pertalite dilakukan untuk memastikan subsidi migas lebih tepat sasaran. Menurut Bahlil, subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah harus diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh, Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi,” ujar Bahlil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika