REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi menuntaskan seluruh rangkaian proses organisasi. Forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut menghasilkan kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat 2026–2031.
Dalam proses pemilihan, KH Miftachul Akhyar ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU masa khidmat 2026–2031. Sementara KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode yang sama.
Pengasuh Pesantren Skill, Dr KH Muhammad Nur Hayid atau Gus Hayid mengajak seluruh kader dan warga NU menerima hasil Muktamar dengan lapang dada sekaligus memberikan dukungan kepada kepemimpinan baru KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH. Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketum PBNU.
"Saya mengajak kepada seluruh warga NU, baik yang struktural maupun kultural, ayo kita bersatu kembali. Kita berniat kembali untuk khidmah pada Jam'iyyah Nahdlatul Ulama dengan satu tujuan agar diakui menjadi santrinya Hadratusyaikh Hasyim Asy'ari," kata Gus Hayid, Kamis (3/9/2026).
Gus Hayid menuturkan, perbedaan pandangan maupun ketidakcocokan terhadap proses dan dinamika Muktamar merupakan hal yang wajar. Namun, keputusan Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi harus dihormati bersama
"Kita mungkin ada yang kurang cocok dari proses dan dinamika Muktamar. Faktanya, Muktamar sudah selesai. Sebagai orang yang bijak, saya kira kita harus terima apa pun hasilnya karena sudah melalui proses permusyawaratan tertinggi," ujar Wakil Katib PWNU DKI ini.
Setelah keputusan Muktamar diterima, Gus Hayid mengingatkan pentingnya melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi selama lima tahun ke depan. Menurutnya, menerima hasil Muktamar bukan berarti seluruh warga NU harus berhenti memberikan kontrol dan masukan.
"Tinggal kita awasi bersama-sama dan kita kontrol bersama-sama program serta kegiatan dan perjalanan PBNU lima tahun mendatang," ujarnya.
Gus Hayid menegaskan, warga NU harus memberikan dukungan terhadap program yang dinilai baik. Sebaliknya, jika terdapat kebijakan atau langkah yang dinilai kurang tepat, warga NU tetap memiliki ruang untuk memberikan masukan dan kritik.
"Kalau baik kita dukung, kalau ada yang kurang pas kita luruskan, kalau ada yang perlu dikritik kita kritik dengan cara yang beradab, dengan kritik yang santun dan akhlakul karimah," tegas Gus Hayid.
Gus Hayid mengingatkan agar kritik terhadap kepemimpinan dan perjalanan PBNU tidak dilakukan dengan cara-cara yang justru dapat merusak persaudaraan sesama warga NU. Ia mendorong kritik disampaikan secara konstruktif sehingga dapat menjadi bahan perbaikan organisasi.
"Insya Allah semuanya akan bisa menerima apa yang menjadi kritik konstruktif kita, bukan dengan cara caci maki atau saling menghinakan," ucapnya.
Menurutnya, persatuan menjadi modal penting bagi NU dalam menghadapi tantangan organisasi di abad kedua. Karena itu, seluruh elemen NU perlu mengakhiri perbedaan akibat dinamika Muktamar dan kembali fokus pada agenda besar Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.
"Mari kita bersatu kembali untuk kejayaan NU di abad kedua," tutur Penasehat Pesantren Skill Nurul Hayat, Lumajang ini.
Jawa-Luar Jawa
Gus Hayid juga meminta kepemimpinan baru PBNU memperhatikan komposisi kepengurusan yang merepresentasikan seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, keterwakilan Jawa dan luar Jawa penting untuk menjaga keindonesiaan sekaligus memperkuat kohesivitas jam'iyah NU.
"Soal komposisi struktur, saya berharap mandatori Muktamar, baik Rais Aam maupun Ketua Umum Tanfidziyah yang terpilih, betul-betul memperhatikan komposisi keindonesiaan, komposisi Jawa-luar Jawa, komposisi Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur," katanya.
Menurutnya, representasi wilayah dalam struktur PBNU penting untuk menunjukkan bahwa NU merupakan organisasi yang memiliki akar dan kekuatan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa.
"Ini penting untuk menunjukkan bahwa NU itu tidak hanya di Jawa. Lebih-lebih jika diberi persepsi bahwa NU hanya Jawa Timur, karena ini sangat membahayakan kohesivitas jam'iyah," tutur mantan Wakil Ketua LD PBNU ini.
Ia menilai, komposisi kepengurusan yang terlalu terkonsentrasi pada satu wilayah berpotensi memunculkan sentimen dan pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena itu, ia berharap posisi-posisi strategis di PBNU dapat diisi secara proporsional oleh kader dari berbagai daerah.
"Di Jawa sendiri saya kira harus dibagi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat untuk pos-pos strategisnya. Dan tentu juga pos-pos strategis kita berikan di PBNU nanti untuk sahabat-sahabat, teman-teman para pejuang NU dari luar Jawa," ujar Wakil Katib PWNU DKI ini.
Gus Hayid menyebut sejumlah wilayah yang perlu mendapat representasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kawasan timur Indonesia dan Papua.
Menurutnya, komposisi yang representatif tersebut bukan sekadar persoalan pembagian posisi, tetapi dapat menjadi ruang rekonsiliasi sekaligus memperkuat komitmen kepengurusan baru untuk mengayomi seluruh warga NU.
"Ini akan menjadi ruang rekonsiliasi sekaligus komitmen dari kepengurusan baru PBNU betul-betul ingin mengayomi semuanya, sekaligus ingin merangkul semuanya dalam rangka menyambut NU abad kedua," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika