REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin mengatakan, Pemprov Jateng telah memberikan sejumlah masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemberian masukan tersebut turut merespons terjadinya sejumlah kasus dugaan keracunan MBG di beberapa daerah di Jateng bulan ini.
“Kemarin kami memberikan masukan-masukan, baik ke BGN, ke pemerintah pusat, terkait hal-hal yang perlu diajukan, perizinan-perizinan, ada (terkait) higienis, ada halal, lalu SOP jangan lempar-lemparan. Kita harus benar-benar bertanggung jawab,” ungkap Yasin ketika ditanya soal kasus keracunan MBG, khususnya di Kabupaten Pati yang ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, Senin (21/9/2026).
Yasin menambahkan, pihaknya juga memberikan saran soal pengadaan bahan baku oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). “Pengadaan barang harus benar-benar selektif dan harus merangkul UMKM, para petani,” ujarnya.
Sementara terkait penyaluran dan penyajian MBG, Yasin mengingatkan kembali BGN terkait pentingnya ketepatan waktu. “Dipastikan tepat waktunya. Karena SPPG itu melayani jumlah yang banyak dan posisinya juga tidak satu tempat,” kata dia.
“Kita putuskan ke sana semuanya dan sudah kita laporkan ke pemerintah pusat, karena kami tugasnya adalah pengawasan saja. Keputusan di atas,” tambah Yasin.
Sepanjang September 2026, kasus dugaan keracunan MBG terjadi di sejumlah sekolah di beberapa daerah di Jateng, antara lain di Rembang, Blora, dan Pati. Berdasarkan penghitungan Republika, jumlah siswa terdampak mencapai lebih dari 1.400 orang. Mereka mengalami gejala seperti mual, mulas, muntah, dan diare. Puluhan siswa di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani rawat inap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika