REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad), Titik Anas, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai perlu memperhatikan keberadaan usaha kecil di daerah. Menurutnya, intervensi pemerintah melalui program tersebut jangan sampai justru mempersempit pasar bagi masyarakat
Titik mengatakan kebijakan pemerintah yang dilakukan secara top down berisiko mematikan usaha kecil di daerah, seperti warung kelontong dan pedagang desa. Menurutnya, ketika program pemerintah masuk ke wilayah tersebut, perlu diperhatikan dampaknya terhadap pelaku usaha yang sudah lebih dulu menjalankan kegiatan ekonomi.
“Intervensi negara mestinya memperluas pasar, bukan mempersempit pasar bagi masyarakat,” kata Titik dalam kegiatan '1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi' di Gedung Pusat Pembelajaran Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (25/9/2026). Kegiatan tersebut digelar Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) bersama Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM untuk mengevaluasi kondisi ekonomi dan kebijakan selama satu tahun penerapan tujuh desakan darurat ekonomi.
Ia menilai hal serupa dapat terjadi pada program ekonomi di tingkat lokal. Pelaksanaan program tersebut perlu memperhatikan keberadaan pelaku usaha agar tidak mengurangi pendapatan pedagang di sekolah maupun warung-warung di sekitar.
Titik juga menekankan pentingnya kebijakan yang memperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh. Menurutnya, satu peraturan atau program tidak hanya berdampak kepada kelompok yang menjadi sasaran langsung, tetapi juga dapat memengaruhi kelompok masyarakat lainnya.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti persoalan regulasi dan kondisi kegiatan ekonomi yang berada di luar sektor formal. Menurutnya, regulasi yang rumit serta penegakan hukum menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam membangun industri.
“Shadow economy ini membesar kenapa, karena penegakan hukum, karena juga regulasi yang rumit,” ujar Wijayanto.
Ia mengatakan kondisi tersebut perlu diperbaiki agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dalam sistem yang lebih tertata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika