REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat menjadikan Pancasila bukan sekadar dasar negara yang diperingati secara seremonial, tetapi pedoman yang benar-benar hidup dalam keseharian, pelayanan pemerintahan, hingga kerja bersama membangun bangsa.
Ajakan tersebut disampaikan Khofifah seusai memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis.
“Pancasila mempersatukan kita dalam keberagaman. Persatuan itu harus menjadi kekuatan untuk bekerja bersama, menghadirkan keadilan, dan memperluas kesejahteraan. Dari Jawa Timur, mari kita terus berkontribusi untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, persatuan berlandaskan Pancasila menjadi modal penting menghadapi berbagai tantangan bangsa. Persatuan, katanya, tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diterjemahkan dalam tindakan konkret yang memperkuat kebersamaan serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Ia menilai kehidupan masyarakat yang majemuk membutuhkan kemampuan untuk terus merawat ruang dialog. Perbedaan pandangan, latar belakang, maupun kepentingan tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperlebar jarak sosial.
“Merawat persatuan dimulai dari cara kita memperlakukan sesama. Menghormati perbedaan, mendengarkan pendapat, membantu yang membutuhkan, dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah adalah bentuk pengamalan Pancasila yang dekat dengan kehidupan kita,” katanya.
Khofifah menegaskan semangat persatuan juga harus berjalan seiring dengan upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus terus dilakukan.
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut dia, memiliki posisi strategis dalam membangun kemandirian bangsa. Kemampuan masyarakat menghadapi perubahan zaman harus ditopang oleh pendidikan, keterampilan, dan kesempatan yang semakin terbuka.
“Indonesia yang berdaulat membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk maju. Kemandirian harus dibangun melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan ekonomi yang kuat. Semua itu membutuhkan kerja bersama,” tuturnya.
Dalam konteks Jawa Timur, semangat tersebut juga berarti memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat. Pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan satu sektor, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen sesuai kapasitasnya masing-masing.
Khofifah menilai nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan untuk menjawab persoalan pembangunan modern. Semangat itu dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap kelompok rentan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, serta partisipasi warga dalam menyelesaikan persoalan di lingkungannya.
Ia juga menekankan bahwa pengamalan Pancasila harus terlihat jelas dalam wajah birokrasi. Aparatur pemerintah, kata dia, mempunyai tanggung jawab menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, responsif, transparan, dan tidak diskriminatif.
“Bagi aparatur pemerintah, pengamalan Pancasila harus terlihat dalam pelayanan. Layani masyarakat dengan hormat, dengarkan kebutuhannya, dan hadirkan solusi. Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan berkeadilan,” katanya.
Menurut Khofifah, kualitas pelayanan publik merupakan salah satu ruang paling nyata bagi masyarakat untuk merasakan kehadiran negara. Karena itu, aparatur tidak cukup hanya menjalankan prosedur, tetapi juga perlu memastikan masyarakat memperoleh kepastian, kemudahan, dan perlakuan yang adil.
Semangat keadilan sosial, lanjut dia, juga harus diterjemahkan dalam pembangunan yang mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Pembangunan harus memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin warga untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidup.
Khofifah turut menyoroti perubahan besar yang terjadi di ruang digital. Menurut dia, pengamalan Pancasila kini tidak hanya dibutuhkan dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam cara masyarakat berkomunikasi di media sosial dan berbagai platform digital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika