Senin 05 Oct 2026 14:08 WIB

Peserta JKN di DIY Capai 90 Persen, BPJS Kesehatan Dorong Pemerataan Faskes

Jumlah peserta JKN di DIY mencapai 3.711.283 orang.

Rep: Wulan Intandari/ Red: Fernan Rahadi
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Subkhan dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Wahyudi Putra Pujianto dalam acara Media Gathering Kolaborasi BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta dan BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Jumat (2/10/2026).
Foto: Republika/Wulan Intandari
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Subkhan dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Wahyudi Putra Pujianto dalam acara Media Gathering Kolaborasi BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta dan BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Jumat (2/10/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- BPJS Kesehatan terus memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di tengah meningkatnya pemanfaatan layanan dan biaya pelayanan kesehatan. Hingga saat ini, tercatat tingkat keaktifan kepesertaan JKN di DIY telah mencapai lebih dari 90 persen.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Subkhan, mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat dan mekanisme penggunaan JKN. Di sisi lain, meningkatnya pemanfaatan layanan juga menjadi tantangan karena harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas kesehatan dan pembiayaan.

"Jogja ini termasuk yang luar biasa. Tingkat keaktifan peserta JKN sudah di atas 90 persen. Tidak banyak provinsi dengan tingkat keaktifan peserta JKN sudah di atas 90 persen," kata Subkhan dalam acara Media Gathering Kolaborasi BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta dan BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Jumat (2/10/2026).

Subkhan menyebut, jumlah peserta JKN di DIY mencapai 3.711.283 orang. Dari jumlah tersebut, 92,7 persen atau 3.442.814 peserta dalam kondisi aktif dan dapat memanfaatkan penjaminan JKN. Untuk mendukung pelayanan, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 392 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 74 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Meningkatnya pemahaman masyarakat turut mendorong kenaikan pemanfaatan layanan. Ia menyampaikan pada 2025, tercatat 15,78 juta pemanfaatan layanan JKN di DIY. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya biaya manfaat yang dibayarkan BPJS Kesehatan, dari Rp 4,75 triliun pada 2024 menjadi Rp 5,28 triliun pada 2025.

"Jadi yang menjadi tantangan adalah pembiayaan. Kami ingin pembiayaan ini tidak menjadi isu lagi karena ini jaminan sosial. Bagaimana peserta tetap bisa menerima layanan dan fasilitas kesehatan bisa dibayarkan sesuai ketentuan," ujarnya.

Subkhan juga menyampaikan, besarnya biaya pelayanan juga dipengaruhi penyakit katastropik. Pada 2025, pembiayaan penyakit katastropik mencapai sekitar Rp 1,8 triliun atau 34,09 persen dari total biaya pelayanan kesehatan di DIY. Penyakit jantung menjadi yang terbesar dengan biaya Rp 694,5 miliar, disusul kanker Rp 382,6 miliar dan gagal ginjal Rp 169,9 miliar. Selanjutnya terdapat stroke, sirosis hati, hemofilia dan talasemia.

Tantangan lain yang masih dihadapi adalah pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota. Di Gunungkidul, misalnya, fasilitas kesehatan masih banyak terkonsentrasi di Wonosari dan sekitarnya. Kondisi serupa juga menjadi perhatian di wilayah pegunungan dan daerah lain yang membutuhkan tambahan fasilitas kesehatan.

"Harapan kami mendorong seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta, bisa berperan terutama dalam pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Ini yang menjadi titik poin kami saat ini," katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman, Wahyudi Putra Pujianto, menambahkan tingginya pemanfaatan JKN perlu diimbangi dengan keberlangsungan pembiayaan melalui kepatuhan peserta membayar iuran. Menurutnya, keberlanjutan JKN membutuhkan semangat gotong royong dari peserta yang sehat maupun sakit.

"Keberlangsungan Program JKN merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh peserta melalui kepatuhan dalam membayar iuran," ujar Wahyudi.

Selain keaktifan peserta dan pembiayaan, Wahyudi tak menepis bahwa BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan terkait akses layanan dan antrean. Karena itu, BPJS mendorong pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN untuk pendaftaran antrean secara daring, baik di FKTP maupun rumah sakit setelah peserta memperoleh rujukan.

BPJS Kesehatan juga memperkuat layanan administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) yang dapat diakses 24 jam. Kanal tersebut dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan administrasi, termasuk pengaktifan kembali kepesertaan, penambahan atau pengurangan anggota keluarga, hingga pengaduan.

Wahyudi menambahkan, persoalan lain yang masih perlu dibenahi adalah perbedaan persepsi mengenai kondisi gawat darurat di fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan juga mendorong pemetaan FKTP yang memiliki layanan 24 jam maupun rawat inap agar peserta memiliki alternatif layanan ketika membutuhkan penanganan di luar jam pelayanan.

"Yang masih jadi permasalahan adalah perbedaan persepsi gawat darurat antara dokter, tenaga kesehatan dengan peserta. Kami akan coba mapping dan mengoptimalkan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang punya rawat inap dan 24 jam," kata Wahyudi.

"Mudah-mudahan nanti bisa segera dapat solusi ya," ucapnya.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan juga terus melakukan evaluasi terhadap fasilitas kesehatan mitra, termasuk ketika ditemukan potensi pelanggaran atau fraud. Penanganan diarahkan tidak hanya pada pemberian konsekuensi, tetapi juga perubahan perilaku agar kualitas pelayanan kepada peserta tetap terjaga.

Berita Lainnya

Rekomendasi