Rabu 04 Nov 2026 16:16 WIB

Meski Ponpes Sukoharjo tak Berizin, Kemenag Tetap Prihatin Polisi Grebek dan Permalukan Santriwati

Para santri nantinya akan difasilitasi kembali pendidikannya ketika sudah siap.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Karta Raharja Ucu
Sekretaris Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Diyana Indah Sari, menuturkan peristiwa penggerebekan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (27/10/2026).
Foto: Ist
Sekretaris Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Diyana Indah Sari, menuturkan peristiwa penggerebekan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (27/10/2026).

SEMARANG -- Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ponpes) di Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Tengah (Jateng), Moch Fatkhuronji, mengaku prihatin atas penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian di Ponpes Hamalatul Quran Sukoharjo. Kendati demikian, dia mengakui ponpes tersebut belum mengantongi izin operasional.

“Pada prinsipnya Kementerian Agama tetap ikut prihatin ya. Tapi dengan ramainya pemberitaan kejadian di Sukoharjo, pada kenyataannya Pondok Pesantren Hamalatul Quran itu memang belum memiliki izin operasional,” ungkap Fatkhuronji ketika diwawancara, Rabu (4/11/2026).

Baca Juga

Dia mengatakan, Kanwil Kemenag Jateng tidak dilibatkan atau dikonsultasikan oleh kepolisian sebelum penggerebekan dilakukan. “Mungkin karena kepolisian itu sudah memiliki prosedur tersendiri, SOP tersendiri ya. Dari Kementerian Agama kebetulan memang kami tidak tidak mengetahui (penggerebekan) itu. Tahunya ya setelah ada berita muncul,” ucapnya.

Kendati demikian, dia menyebut saat ini Kanwil Kemenag Jateng tetap berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan Pemkab Sukoharjo perihal penanganan terhadap para santri di Ponpes Hamalatul Quran. “Sesuai dengan yang disampaikan Pak Wagub Taj Yasin bahwa anak-anak santri harus diselamatkan dan mereka harus mendapatkan hak-haknya untuk pendidikan ke depan,” ucapnya.

Menurut Fatkhuronji, rata-rata santri di Ponpes Hamalatul Quran berasal dari luar Pulau Jawa. Sementara ini, mereka telah dikembalikan ke wali atau orang tuanya masing-masing.

“Jadi kita perlu koordinasi lagi apakah nanti itu difasilitasi untuk bisa pindah ke pesantren mana atau tetap di pesantren itu. Prinsipnya kami tidak akan menelantarkan,” kata dia.

Fatkhuronji menambahkan, para santri nantinya akan difasilitasi kembali pendidikannya ketika sudah siap. Terkait kelanjutan eksistensi Ponpes Hamalatul Quran, Fatkhuronji mengatakan Kemenag terbuka jika mereka hendak mengurus izin operasional.

“Kalau memang nanti ini memenuhi syarat, ya kami persilakan untuk bisa mengajukan izin operasional. Itu lebih bagus, lebih pasti keberadaannya,” ucapnya.

Namun, ponpes yang akan memperoleh izin operasional harus menganut dan menjunjung nilai-nilai tertentu, seperti cinta NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Berita Lainnya

Rekomendasi