REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Ketum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir mengatakan, perkembangan kehidupan kebangsaan selalu hadapi masalah-masalah yang bersifat aspektual dan progres. Demokrasi dalam berbagai dimensi mengalami kemajuan setelah reformasi.
Tapi, tidak akan sepi dari masalah, tantangan dan rintangan. Sebab, membicarakan demokrasi kita selalu merasa maju, tapi ada banyak catatan karena perkembangan demokrasi yang prosedural tidak selalu linier dengan demokrasi yang substantif.
Untuk sampai ke sana perlu proses pendewasaan dan konsolidasi. Di sini, sering terjadi perbedaan parameter, standar internasional sering terkait parameter- parameter khas, termasuk kultur barat yang dominan. Ini selalu jadi dinamika.
Pada 2022, hadapi 2024, bisakah merenungkan kembali memasukkan nilai demokrasi Pancasila untuk mencoba memberi satu keseimbangan. HAM, toleransi dan lain lain ada dalam spektrum nilai-nilai pancasila, agama dan kebudayaan luhur bangsa.
Sedangkan, isu agama akan selalu sensitif dalam kehidupan kebangsaan. Agama hidup melekat sejarah kebudayaan bangsa, diakui UUD, jadi inkonstitusional justru ketika ingin melepaskan denyut agama dalam kehidupan kebangsaan.
"Kompromi tujuh kata sebenarnya menjadi tonggak awal negosiasi agama dan negara, yang kemudian lahirkan Pancasila yang berjiwa agama," kata Haedar, Rabu (29/12).
Bagi Muhammadiyah, Islam wasathiyah saja tidak cukup karena harus ada dimensi berkemajuan. Haedar merasa semua perlu hidup maju bersama, dan di sana posisi Muhammadiyah tidak cuma membawa isu moderasi, tapi dimensi kemajuan wasathiyah.
Ke depan, lanjut Haedar, kalau bisa Muhammadiyah ingin memberi solusi agar ada kebijakan-kebijakan yang progresif untuk penguatan ekonomi rakyat. Yang mana, representasinya usaha mikro kecil menengah, sebagaimana new economic policy.
Ia berharap, pada 2022, 2023 dan 2024 akan Indonesia sudah memiliki kebijakan-kebijakan progresif untuk mengangkat kualitas dan keberadaan usaha mikro kecil menengah. Sehingga, mereka kembali memiliki daya yang maju sebagai warga bangsa.
"Saatnya bangsa Indonesia merekonstruksi budaya, termasuk budaya pendidikan agar tidak ke luar koridor Pancasila, agama dan kebudayaan luhur bangsa," ujar Haedar.
Terkait Covid-19, ia mengingatkan, pandemi belum berakhir. Justru, kini saatnya semakin seksama, dan krusial pada akhir Desember dan awal Januari. Muhammadiyah mengimbau agar masyarakat Indonesia tetap menjaga penerapan protokol kesehatan.
Apa yang terjadi di negara-negara Eropa bisa menjadi contoh. Ketika sepak bola dibuka, kasus dari negara-negara seperti Spanyol, Inggris dan Jerman mulai naik kembali. Karenanya, ia meminta, masyarakat berkenan menunda keinginan bepergian.
"Bersakit dahulu bersenang kemudian, tahan dulu aktivitas berlebihan yang dapat melanggar protokol kesehatan. Kita harus hidup sebagai satu kesatuan bangsa dan perbedaan harus disikapi dewasa. Kebersamaan penting, termasuk hadapi pandemi," kata Haedar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika