REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar teknologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Yutika Amelia Effendi berpendapat, metaverse atau dunia virtual memiliki potensi besar, khususnya di Indonesia. Karena sifatnya yang merupakan dunia virtual, kata Yutika, metaverse dapat diterapkan di banyak bidang.
"Namun yang paling interesting dan attractive kalau dikaitkan dengan Indonesia adalah di bidang pariwisata," kata Yutika, Jumat (21/1).
Ia berpendapat, metaverse dapat menjadi salah satu cara menikmati banyak tempat wisata di Indonesia tanpa terhalang batasan, seperti halnya batasan jumlah pengunjung di masa pandemi. Bidang pendidikan juga berpotensi dieksplorasi lebih lanjut pada platform ini.
"Karena pendidikan di era sekarang sudah banyak yang memakai alat virtual reality (VR) dan augmented reality (AR), yang merupakan teknologi pada metaverse," ujarnya.
Yutika melanjutkan, penggunaan platform ini juga dapat merambah ke banyak bidang lain seperti sosial, perdagangan, dan lain-lain. Namun demikian, kata dia, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membenahi dulu keamanan siber dan data.
Dosen Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Unair ini menilai, penerapan teknologi metaverse memang membutuhkan banyak persiapan. Selain keamanan dan landasan hukum siber dan data, Indonesia juga harus memiliki tingkat literasi digital dan kualitas infrastruktur yang mumpuni untuk menyambut metaverse.
“Indonesia sendiri percepatan teknologinya terbilang aji mumpung karena pandemi, mau tidak mau harus pindah ke digital. Kalau mau menerapkan metaverse, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama meningkatkan literasi digital, agar semua lapisan masyarakat tidak tertinggal dengan teknologi yang ada,” ujarnya.
Peran dan kebijakan pemerintah juga dirasa penting dalam menyiapkan fasilitas internet yang mumpuni. Tidak hanya di kota namun juga pemerataan hingga daerah. Selain itu, juga dibutuhkan infrastruktur yang mendukung teknologi virtual reality dan augmented reality.
“Sejujurnya kalau mau menerapkan metaverse, belum bisa dalam waktu dekat. Paling tidak butuh tiga hingga lima tahun bagi Indonesia untuk mengadaptasi kinerja platform infrastruktur yang dibutuhkan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika