REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut kelangkaan minyak goreng setelah ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu disebabkan keterlambatan pengiriman dari pihak distributor. Situasi ini berbanding terbalik dengan tingginya permintaan dari masyarakat.

"Selain karena tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng HET, juga karena terlambatnya pengiriman barang oleh distributor," kata Khofifah, Selasa (8/2/2022).

Khofifah menyebut, kelangkaan minyak goreng seharusnya tidak terjadi, mengingat kebutuhan minyak goreng masyarakat Jatim hanya sekitar 59.000 ton per bulan. Sedangkan kapasitas produksi pabrik minyak goreng di Jatim mencapai 62.000 ton per bulan. Artinya, masih ada surplus sebesar 3.000 ton.

Khofifah mengatakan, saat turun ke lapangan, Pemprov Jatim mendapati banyak toko-toko ritel modern yang mengaku tidak mendapatkan suplai minyak goreng bahkan hingga satu pekan. Tentunya kondisi ini semakin mempersulit masyarakat yang tidak bisa mendapatkan minyak goreng dengan HET yang sudah ditetapkan pemerintah. 

"Saya mohon kerja samanya kepada para distributor agar bisa mempercepat proses penyaluran minyak goreng subsidi ke seluruh pasar baik modern, ritel, tradisional, hingga warung-warung kecil," ujar Khofifah. 

Khofifah kembali menegaskan pentingnya rantai pasok dalam pengendalian harga minyak goreng di pasaran. Menurutnya, jika ada satu bagian yang tersendat atau bermasalah, maka akan mengganggu ketersediaan barang di pasaran. 

"Saya rasa kita semua punya kewajiban untuk bisa mengamankan kebijakan Presiden yang ingin memberikan penguatan daya beli masyarakat," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng per 1 Februari 2022. Satu liter minyak goreng curah dihargai Rp 11.500. Kemudian untuk minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium seharga Rp 14.000 per liter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika