REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Berkat kontribusinya dalam keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sebanyak 11 kabupaten/ kota di Jawa Tengah menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2022.
Penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen kepada wali kota dan bupati yang bersangkutan, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (20/12/2022).
Ke-11 kabupaten/kota penerima penghargaan UHC Award ini meliputi Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Rembang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Kudus.
Penilaian diberikan atas capaian cakupan kepesertaan JKN-KIS. Berdasarkan kinerja per 1 Desember 2022 tercatat, kepsertaan JKN-KIS di Kota Surakarta mencapai 96,61 persen, Kota Magelang (99,74 persen), Kota Semarang (99,24 persen), Kota Tegal (96,87 persen) dan Kota Salatiga (95,84 persen).
Kemudian Kabupaten Banjarnegara (97,09 persen), Kabupaten Purbalingga (96,15 persen), Kabupaten Brebes (95, 94 persen), Kabupaten Rembang (95,63 persen), Kabupaten Klaten (95,60 ersen) serta Kudus (95,42 persen).
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, program BPJS merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, program ini dapat memunculkan tanggung jawab, kebersamaan dan juga semangat gotong- royong.
“Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, warga diharapkan membayar iuran BPJS bukan karena sakit atau untuk dirinya sendiri, tetapi karena masih banyak masyarakat yang sakit dan butuh biaya pengobatan,” ungkapnya.
Yang lebih utama, jelas wagub, seperti 11 kabupaten/ kota yang hari ini mendapat penghargaan UHC, masyarakatnya telah didorong dan diberi edukasi.
Bahwa jaminan kesehatan yang saat ini digulirkan juga dikoneksikan dengan pembuatan SIM, BPKB, dan lainnya disertakan BPJS Kesehatan sebagai inovasi.
Untuk itu, dalam kampanye untuk mengajak atau mendorong masyarakat memiliki kartu BPJS Kesehatan, tidak bisa memakai ‘embel- embel’ atau istilah asuransi kesehatan, karena memang asuransi berbeda dengan BPJS.
BPJS Kesehatan bersifat gotong-royong atau warga yang mampu membantu warga yang tidak mampu. “Sehingga semua.masyarakat di Indonesia mendapat jaminan dan layanan kesehatan yang sama,” kata Taj Yasin.
Wagub juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Brebes, yang perusahaan berkolaborasi dengan APBD setempat melalui program CSR. Skemanya CSR mengcover Rp 15 ribu dan APBD Rp 20 ribu yang kemudian diberikan kepada masyarakat.
Secara umum, lanjut wagub, capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di beberapa daerah di Jawa Tengah yang telah mencapai lebih dari 90 persen didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bergotong-royong membantu sesama.
Di satu sisi, mereka juga kian menyadari jika pelayanan yang diberikan juga semakin membaik dan tidak membeda- bedakan antara pasien umum maupun dengan pasien kepsertaan BPJS Kesehatan.
Maka inovasi-inovasi juga perlu, seperi pendaftaran secara daring, dokter keluarga, puskesmas maupun klinik pratama dikoneksikan. “Sehingga mengurus rujukan tidak perlu datang fisik tetapi cukup dilakukan Secara daring dan kecepatan pelayanan kesehatan juga meningkat,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) BPJS, Ali Ghufron Mukti mengatakan, penghargaan UHC diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah dalam mewujudkan komitmennya sebagai penggerak keberhasilan program JKN-KIS sebagai program nasional.
"Sehingga kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat di Jawa Tengah, semakin lama akan semakin meningkat dalam rangka mencapai Universal Health Coverage," kata Ali Gufron.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
