REPUBLIKA.CO.ID, KEBUMEN -- Pemkab Kebumen menggulirkan program padat karya untuk pengendalian inflasi dengan membangun drainase, irigasi, dan talut jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kebumen.
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menjelaskan, Program Padat Karya tersebut juga telah mampu menyerap ribuan tenaga kerja dari lokal atau masyarakat setempat. Mereka dipekerjakan untuk membangun talut, irigasi, dan drainase.
"Pekerjanya itu dari desa atau masyarakat setempat dimana infrastruktur talud, irigasi atau drainase itu dibangun. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Total dari data Dinas PU ada seribu sebelas tenaga lokal yang dipekerjakan," ujar Bupati dalam keterangannya, Rabu (18/1/2023).
Selain menyerap banyak tenaga kerja, program padat karya juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui kegiatan yang produktif, serta peningkatan infrastruktur pendukung pertanian di Kebumen. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan langsung dampak dari pembangunan.
"Ketika aliran air lancar maka, maka otomatis tanaman padi masyarakat jadi tumbuh subur karena air tercukupi, dan juga mencegah terjadinya banjir. Dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, tukangnya atau pekerjannya juga dari mereka," tuturnya.
Ia menyebutkan, seluruh pembangunan irigasi dalam program padat karya telah selesai dikerjakan pada Desember 2022 lalu. Adapun panjang irigasi, drainase atau talut yang dibangun rata-rata sepanjang 100 meter, tinggi 70 sentimeter, hingga 1 meter dan lebar 70 sentimeter sampai 80 sentimeter.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Joni Hernawan menambahkan, program Padat Karya anggarannya bersumber dari anggaran penanganan inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2022, dan sudah selesai dikerjakan pada akhir tahun kemarin. Program padat karya yang dibangun, yakni ada 24 talut, 19 drainase, dan 27 irigasi.
"Itu tersebar sejumlah titik di beberapa kecamatan yang ada di Kebumen, untuk talud tepatnya di tepi ruas jalan kabupaten adapun perbaikan irigasi tersier yang dapat meningkatkan kualitas sarana pendukung pertanian," ujar Joni.
Ia menyebut anggaran yang digunakan untuk pembangunan talud kurang lebih sebesar Rp 1,2 miliar, drainase Rp 832 juta, dan irigasi sebesar Rp 1,9 miliar.
"Itu bersumber dari anggaran APBD perubahan yang memang ada pengalokasikan dampak inflansi sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat," jelasnya.
Jika pekerjanya menggunakan tenaga lokal, maka suplai materialnya dari pihak ketiga yang sudah masuk e-Katalog lokal. Dengan harapan meningkatkan peran serta UMKM sesuai dengan arahan LKPP untuk melaksanakan belanja pemerintah melalui e katalog lokal.
Menurutnya, hasil evaluasi pelaksanaan di lapangan cukup bagus konstruksinya dan tidak kalah dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa.
"Padat Karya ini masyarakat cenderung rasa memilikinya tinggi, sehingga mendukung baiknya kualitas pelaksanaan di lapangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
