REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Keterlibatan sejumlah perusahan (swasta) dalam membantu mengintervensi program penanganan kemiskinan di Jawa Tengah mulai mengemuka. Sejumlah perusahaan besar siap menyinergikan program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka dengan program penanganan kemiskinan Pemprov Jateng.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyampaikan, sejumlah perusahaan bahkan sudah menyampaikan siap ‘keroyokan’ dalam membantu pemprov untuk menangani kemiskinan di daerahnya.
“Mereka sudah menghubungi dan menyatakan siap membantu pengentasan kemiskinan dengan pola keroyokan,” ungkapnya, usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan di 17 Kabupaten, yang dilaksanakan di kantor Gubernur Jateng, di Semarang, Selasa (28/2).
Untuk itu, jelas Ganjar, pemprov menyiapkan ‘Forum CSR’ untuk mewadahi beberapa perusahaan swasta, karena akan segera diumumkan kepada publik untuk ‘pembagian’ tugasnya.
Sebab untuk membantu mengintervensi kemiskinan ekstrim di Jateng kira-kira membutuhkan hampir Rp 500-an miliar. “Memang nggak banyak sebenarnya, namun perlu pembagian tugas,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan akan terus mendorong para pengusaha supaya ikut berkontribusi membantu masyarakat terutama yang usia produktif dari keluarga kurang mampu dengan menggelar berbagai pelatihan.
Tak hanya perusaha swasta, pelatihan ini pun bisa dikolaborasikan dengan program-program dinas di Pemprov Jateng. “Ini akan kami percepat,” tegasnya.
Di sisi lain, lanjut gubernur, program-program padat karya juga akan dimaksimalkan. Sebab itu akan sangat membantu masyarakat kurang mampu mendapat penghasilan tambahan di samping bantuan keuangan yang diberikan.
Sementara dari Dinasnaker juga sedang berkeliling untuk mengecek perusahaan agar mereka bisa membantu keluarga-keluarga yang di dalamnya ada yang tidak bekerja dan mendapatkan penghasilan,” tegasnya.
Maka, tegas Ganjar, pemprov terus bekerja dan berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dengan membereskan variabel-variabelnya, seperti stunting dan keterbelakangan pendidikan.
Selain itu juga mereka yang penyandang disabilitas dicari, yang tidak sekolah di usia 7 sampai 18 tahun maka bisa sekolah.
“Kami berharap, upaya yang akan dilakukan tersebut akan semakin positif dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan,” tambahnya.
Ganjar pun meminta para bupati untuk melaporkan kondisi kemiskinan terbaru dalam sepekan ke depan. “Mudahan-mudahan pekan depan sudah diproses dan segera disusun dalam sistem yang mudah,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
