Kamis 16 Mar 2023 11:58 WIB

Puluhan Eks Napiter Dibekali Wawasan Kebangsaan di Salatiga

Para penganut ideologi terorisme selalu anti dengan budaya dan kearifan lokal.

Acara Dialog Kebangsaan dan Moderasi Beragama bertajuk Budaya dan Kearifan Lokal yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Warung Joglo Bu Rini, Salatiga, Rabu (15/3/2023).
Foto: dokpri
Acara Dialog Kebangsaan dan Moderasi Beragama bertajuk Budaya dan Kearifan Lokal yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Warung Joglo Bu Rini, Salatiga, Rabu (15/3/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, SALATIGA -- Sebanyak 57 mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi bersama keluarganya dari wilayah Jawa Tengah mendapat pembekalan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama oleh Subdit Bina Masyarakat, Direktorat Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Warung Joglo Bu Rini, Salatiga, Rabu (15/3/2023).

Pembekalan ini adalah bagian dari penguatan program deradikalisasi untuk mengurangi, menghilangakan dan membalikan proses radikalisme yang telah terjadi. Dalam kegiatan ini BNPT bersama stakeholder terkait, seperti Densus 88 Polri, Kodam IV/ Diponegoro, Polda Jateng, BAIS, BIN, Formkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga

Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, mengajak para mitra deradikalisasi untuk kembali menjunjung tinggi nilai kebinekaan dan nilai moderasi beragama. Moderasi beragama pertama adalah memperkuat komitmen kebangsaan.

"Apa itu komitmen kebangsaan? Berpedoman pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-undang  1945. Kedua adalah toleransi, jangan merasa paling benar dalam beragama, harus menghormati sesama. Ketiga, mengakomodasi kebudayaan dan kearifan lokal. Terakhir adalah anti kekerasan," ujar Nurwakhid dalam siaran pers, Kamis (16/3/2023).

 

Menurutnya, para penganut ideologi terorisme selama ini selalu anti dengan budaya dan kearifan lokal. Mereka menganggap budaya dan kearifan lokal itu bid’ah sehingga tidak boleh dilakukan. Penting bagi Mitra Deradikalisasi yang sudah kembali ke masyarakat dan bersedia mengikuti program deradikalisasi, untuk kembali menjadi orang Indonesia dengan memahami nilai-nilai luhur bangsa Indonesia berupa budaya dan kearifan lokal Nusantara.

Demikian juga dengan Pancasila, katanya, Pancasila bukan agama dan tidak akan menggantikan agama. Pancasila juga dirumuskan dengan pertimbangan perbedaan etnis dan agama yang ada di Indonesia namun tanpa melanggar perintah Tuhan, baik di agama Islam maupun agama lain.

"Perbedaan antara manusia adalah sunatullah, keragaman adalah sunatullah, barang siapa yang tidak menghargai perbedaan, maka dialah yang berada dalam kekafiran," katanya.

Ia mengajak para mitra deradikalisasi yang pernah mengalami peristiwa yang dianggap melanggar hukum di Indonesia, agar tidak berkecil hati dan patah semangat.

"Sebagai militan harus tetap semangat berjihad pada NKRI. Mitra deradikalisasi adalah bagian dari mujahid NKRI. Banyak yang bilang mitra deradikalisasi masih banyak yang ‘merah’. Tidak apa-apa. Tapi harus ditambah ‘putih’, menjadi Merah Putih," kata Nurwakhid.

Dialog Kebangsaan dan Moderasi beragama yang bertemakan “Budaya dan kearifan lokal” dihadiri oleh 57 orang mantan napiter beserta keluarganya dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah seperti Batang, Banyumas, Pemalang, Tegal, Boyolali, Grobogan, Karanganyar, Kendal, Klaten, Magelang, Semarang, Solo, Sukoharjo dan Wonogiri.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement