REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, memberikan arahan kepada peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV 2023 yang diadakan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI. Pada kesempatan itu, Ganjar memaparkan sejumlah materi ihwal pelayanan pemerintah untuk masyarakat. Seperti melalui mal pelayanan publik (MPP) yang kini telah berdiri 28 MPP di seluruh Jawa Tengah dan menjadi daerah dengan MPP terbanyak se-Indonesia.
"Lemhanas ingin melihat potensi yang ada di Jawa Tengah, potensinya seperti apa, public service-nya seperti apa. Jadi lebih pada general dan mereka mengaitkan relasi antara pemerintah dengan rakyat dan bagaimana rakyat betul-betul bisa terwakili," ujar Ganjar usai acara di kantornya, seperti dilansir, Selasa (28/3/2023).
Ganjar mengatakan, relasi antara pemerintah dengan warganya harus berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu selain untuk mempermudah penyampaian aspirasi, juga untuk memperbaiki kualitas pemerintahan suatu daerah.
Maka dari itu, upaya tersebut terus dilakukan Ganjar beserta jajarannya, baik di Pemprov Jawa Tengah maupun jajaran pemda dan pemkab.
Adapun upaya yang dilakukan antara lain dengan program e-governance untuk mencegah tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu, pelayanan yang mudah, murah dan cepat dalam sistem birokrasi di Jawa Tengah.
"Saya sampaikan soal digitalisasi sistem pemerintahan, pencegahan korupsi di pemerintahan, pelayanan mudah murah dan cepat," jelas Ganjar.
"Dan bagaimana mengajak masyarakat berpartisipasi dengan aplikasi, dengan mengundang mereka, sampai melakukan improvement dari sistem yang pernah berjalan, tapi tidak efektif," lanjut Ganjar.
Ganjar berharap, nantinya peserta SSDN Lemhanas RI Tahun 2023 dapat menyerap seluruh potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah, agar dapat dijadikan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan dan regulasi.
"Mudah-mudahan nanti memunculkan pemikiran-pemikiran bagaimana satu konsep, sistem bisa berjalan dengan baik dan kemudian diterapkan di banyak tempat di Indonesia," ucap Ganjar.
Sejak lama, Ganjar memang mendorong pelayanan publik di Jateng naik ke level digital sehingga masyarakat bisa mengakses tanpa perlu datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) terdekat.
"Jumlah MPP yang makin bertambah, diikuti kesiapan daerah untuk menyongsong ke tingkat selanjutnya yakni MPP digital," kata Ganjar seperti dilansir dari Antara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
