REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim Mahfud MD mengeluarkan imbauan agar seluruh kantor pemerintah menunda pelaksanaan halal bihalal Idul Fitri 1444 H. Meski demikian, kata Mahfud, ASN, TNI, Polri, dan pegawai institusi pemerintah tak boleh menambah cuti Lebaran.

"Tidak boleh nambah cuti. Jadi ini tidak ada penambahan cuti. Cuti bersama tetap tidak ditambah," kata Mahfud di Hotel Sheraton, Surabaya, Senin (24/4/2023).

Mahfud mengatakan telah meneken surat imbauan penundaan halal bihalal pada hari ini. Surat tersebut ditujukan bagi lembaga dan institusi pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah. Termasuk juga BUMN serta seluruh unit di bawahnya.

Mahfud menjelaskan, dalam suratnya itu ia mengimbau agar lembaga-lembaga tersebut menunda rencana halal bihalal hingga pekan kedua setelah Idul Fitri. Maka dari itu, lanjut Mahfud, kegiatan halal bihalal baru bisa dilaksanakan mulai 2 Mei 2023.

"Tujuannya untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pascaperiode libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri," ujarnya.

Mahfud meyakini, penundaan halal bihalal bisa mengurai kepadatan mobilitas masyarakat saat arus balik Idul Fitri. Mahfud pun menegaskan, ia tidak melarang digelarnya halal bihalal. Hanya saja, ia mengimbau agar gelaran halal bihalal ditunda.

"Ini bukan pelarangan tapi penundaan karena mungkin saja kan ada orang yang selain cuti bersama, juga punya cuti tahunan atau cuti biasa. Cuti bersamanya tidak diperpanjang," kata Mahfud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika