REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Sistem keamanan data menjadi sangat penting di tengah ancaman dan serangan kejahatan siber yang semakin meluas. Karena data merupakan kekayaan baru yang harus dilindungi.
Maka, Indonesia harus siaga menghadapi berbagai ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dan penting bagi hajat hidup orang banyak.
Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hasto Prastowo mengatakan, karena data itu penting, maka harus selalu dijaga keamanannya.
“Bahkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita juga harus siap dan tanggap menghadapi perang siber,” ungkapnya, saat memberikan sambutan pada launching Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan Command Center Kabupaten Semarang, yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (16/5/2023).
Menurut Hasto, dampak serangan siber dapat mengakibatkan kerugian, baik secara individu maupun organisasi. Sebagai contoh kerugian yang dialami akibat penyalahgunaan data pribadi hingga manipulasi informasi digital.
Serangan siber, lanjutnya, merupakan serangan yang bersifat teknis, karena langsung menyerang data informasi di ranah server. Selain serangan siber yang bersifat teknis, ada kemungkinan terjadi serangan siber yang bersifat sosial.
Di mana salah satu targetnya untuk mempengaruhi individu melalui ruang siber dan biasanya sangat berkaitan erat dengan politik, perang informasi, perang psikologi, maupun propaganda.
“Di tahun politik, fenomena ini berpotensi marak terjadi dan kita harus siap menghadapi situasi perang politik yang nuansanya mengarah pada perang sosial,” tegasnya.
Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, lanjut Hasto, akan berbanding lurus dengan risiko ancaman-ancaman atau keamanan yang akan terjadi. Sehingga dibutuhkan suatu sistem keamanan siber sebagai upaya adaptif untuk melindungi seluruh lapisan di ruang siber.
Dalam upaya menghadapi ancaman dan serangan siber Indonesia melalui BSSN telah membentuk ekosistem keamanan siber. “Salah satunya dengan membangun CSIRT pemerintahan," ujar dia.
Harapannya antar CSIRT pemerintahan akan dapat berkolaborasi dan bisa meemecahkan masalah, ancaman maupun serangan siber secara bersama-sama. Karena perang siber tidak hanya dilakukan satu orang dua orang, tetapi oleh suatu organisasi dan mereka bekerja sama secara massif.
“Pembentukan CSHIRT ini sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti yang diamanatkan oleh Perpres 95 Tahun 2019,” tegasnya.
Sementara itu, data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jateng menunjukkan, total trafik anomali di ruang siber selama 2022 mencapai 976.429.996. Jumlah tersebut memang mengalami penurunan hingga 40 persen dari tahun sebelumnya.
Namun berdasarkan rekapitulasi insiden di 2022, web defacement (perusakan situs web) masih mendominasi dan mencapai 2,348 kasus, dengan sektor administrasi pemerintahan merupakan sektor yang paling banyak terdampak.
“Yakni sebanyak 885 kasus dan masih berlanjut hingga 2023 ini,” ungkap Kepala Diskominfo Provinsi Jateng, Riena Retnaningrum dalam sambutan yang dibacakan oleh Kabid Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jateng, Eny Soelastri.
Beberapa bulan belakangan ini, lanjutnya, juga banyak dijumpai defacement judi online pada situs-situs website milik pemerintah, sekolah, atau universitas. Domain pemerintah dan lembaga pendidikan masih menjadi sasaran empuk para peretas karena aman dari blokir pemerintah.
Hal ini sangat merugikan karena akan bisa berdampak pada menurunnya reputasi pemerintah pusat, daerah, dan mengganggu pelayanan publik. Di sisi lain, malware masih menjadi serangan yang cukup membutuhkan perhatian yang lebih besar.
Dengan adanya CSIRT diharapkan dapat mendukung program prioritas BSSN CSHIRT sektor pemerintahan. “Yakni membangun, mengoordinarsikan, mengolaborasikan, dan mengoperasikan sistem mitigasi manajemen krisis penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber pada sektor pemerintahan,” tegasnya.
Kepala Diskminfo Kabupaten Semarang, Wiwin Sulistyowati menambahkan, CSIRT Pemkab Semarang merupakan yang ke-11 di Provinsi Jateng dan ke-39 di kabupaten/kota di Indonesia.
Diharapkan dengan dilaunchingnya CSIRT ini akan membuat semua data yang ada di ruang siber di lingkungan Pemkab Semarang akan terlindungi dan aman dari ancaman serangan maupun kejahatan siber.
“Sedangkan adanya Command Center di Kabupaten Semarang akan menjadi pusat visualisasi semua data di seluruh OPD yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan Pemkab Semarang bedasarkan data realtime,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
