REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengevaluasi Kurikulum Merdeka di DIY. Nadiem menilai penerapan Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) di DIY tidak sinkron dengan Kurikulum Merdeka.
Bahkan, Nadiem meminta agar ASPD ini dihapus karena dinilai membebani siswa. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, menegaskan bahwa ASPD merupakan kebijakan lokal yang masih diperlukan di DIY.
"ASPD merupakan kebijakan lokal yang masih diperlukan untuk menjaga standar DIY sebagai daerah yang konsen pada pendidikan," kata Huda kepada Republika, Jumat (2/6/2023).
Pasalnya, ASPD dinilai dibutuhkan dalam rangka memeratakan kualitas pendidikan di DIY. Huda pun tidak mempermasalahkan evaluasi yang dilakukan oleh Mendikbudristek.
"Silakan Pak Menteri evaluasi keseluruhan kualitas pendidikan di DIY dibandingkan nasional. Saya yakin DIY akan jauh di atas rata-rata nasional di berbagai aspek," jelas Huda.
Huda menuturkan ASPD yang merupakan kreativitas lokal DIY sendiri tidak bertentangan dengan Kurikulum Merdeka. Huda justru menyoroti kualitas pendidikan di daerah lain di Indonesia yang seharusnya juga perlu mendapat perhatian lebih.
Menurut dia, kualitas pendidikan yang masih belum merata di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah pusat. "PR Pak Menteri masih banyak di daerah lain, seyogyanya tidak mempermasalahkan kreativitas lokal yang sudah baik," tegasnya.
Kendati begitu, masukan dari Nadiem akan dipertimbangkan dan dievaluasi lebih lanjut oleh Pemda DIY bersama pihak-pihak terkait. Baik evaluasi penerapan ASPD, maupun penerapan Kurikulum Merdeka di DIY.
"Kita evaluasi semua, termasuk penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. Masukan terkait ASPD juga kita akan evaluasi tentu," ujar Huda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
