REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Arif Kurniawan, mengomentari soal pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim terkait perlunya evaluasi terhadap Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) di DIY lantaran tidak sinkron dengan Kurikulum Merdeka Belajar. Arif menilai ASPD masih relevan diterapkan.
"Selama ini kita melihat masih baik, relevan dengan apa yang kita lihat dari bagaimana kita ingin mengukur proses belajar mengajar itu kan harus ada media untuk mengukur sejauhmana tingkat keberhasilannya anak itu setelah dia mengikuti proses belajar mengajar," kata Arif kepada Republika, Jumat (2/6/2023).
Berdasarkan pantauannya di lapangan, penerapan ASPD berlangsung baik-baik saja. Secara proses, dan outputnya bisa dijadikan dasar untuk bisa melihat sejauh mana kemampuan anak didik setelah mengikuti pembelajaran.
"Jadi kemampuan anak ketika nanti dia akan naik ke jenjang selanjutnya katakanlah dari SD ke SMP, kita bisa mengukur anak ini kira-kira punya kemampuan di posisi ini," ujarnya.
Namun demikian ia mengatakan pemerintah daerah prinsipnya akan menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Ia menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah pusat.
"Iya kalau kita prinsipnya terbuka, kalau memang prinsip pusat menganggap tidak relevan lagi, tidak sinkron ya monggo, karena itu kebijakan pusat kita nggak bisa, kita hanya taat asas aja mengikuti kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat," ungkapnya.
Sebelumnya Nadiem meminta agar ASPD dievaluasi. Dikatakan Nadiem, ASPD dianggap masih merupakan kurikulum lama yang kurang sinkron dengan Kurikulum Merdeka Belajar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
