REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman gerak cepat terkait rencana pembangunan Islamic Center dan parkir Masjid Raya Sheikh Zayed Solo di atas lahan eks Mako Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Denbekang) IV-44-04/Solo.
"Beberapa bulan yang lalu saya mendapat arahan dari Mensesneg bahwa Denbekang lahannya akan digunakan untuk Islamic Center, maka saya perintahkan ke Pangdam IV waktu itu yang membawahi organisasi agar segera di dipindahkan ke lokasi yang lain," kata Dudung, Jumat (14/7/2023).
Diungkapkan bahwa akan memakan waktu yang tidak sebentar untuk pemindahan Denbekang tersebut. Namun, pihaknya segera memerintahkan untuk memindahkan Denbekang karena Masjid Raya Sheikh Zayed Solo telah berdiri.
"Kalau sesuai prosedur ini lama. Sementara masjid sudah berdiri dan juga Islamic Center perlu dibangun. Saya pikir, untuk kepentingan bangsa dan negara, saya tidak pernah banyak berpikir lakukan langsung segera relokasi dan bergerak cepat sekarang sudah rata ini," ujar dia.
Pihaknya mengungkapkan Denbekang akan dipindahkan ke tempat yang berjarak tak terlalu jauh dari semula. "Sedang proses pengalihan ke tempat yang tidak terlalu jauh cuma 9 menit dari sini dan itu lahan angkatan darat kami," jelasnya.
"Ini memang ada nilai strategisnya, satu sisi untuk nilai organisasi TNI. Di satu sisi juga ada nilai taktis ada gudang minyak," kata Dudung menambahkan.
Di sisi lain, rencana pemindahan Denbekang IV-44-04/Solo ke Kadipiro akan memakan anggaran sekira Rp 46,3 miliar.
"Tinggal nanti kami koordinasi sistem hibah dengan Kemenag, dan nanti anggaran akan didukung dari Islamic Center melalui Kemenkeu, kemudian nanti langsung ke pemda. Nanti akan kita komunikasikan antara Angkatan Darat dengan Kemenkeu, sehingga proses relokasi ini kita harapkan bergerak cepat juga, karena kami bergerak cepat juga," ujarnya.
"Sementara prajurit kami di Denbekang IV menumpang di Denpal. Ini yang kita lihat, dan mudah-mudahan ke depan prosesnya akan semakin cepat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika