Kamis 20 Jul 2023 15:37 WIB

AHY: Demokrasi Harusnya Jamin Kebebasan, Keadilan, dan Kesetaraan

AHY menyinggung soal kemunduran demokrasi di Indonesia.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Fernan Rahadi
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meninjau pedagang usai menyampaikan pidato politiknya di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meninjau pedagang usai menyampaikan pidato politiknya di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi pembicara di Fisipol Leadership Forum (FLF) di Fisipol UGM, Yogyakarta, Kamis (20/7/2023). Dalam forum tersebut, AHY menyoroti soal sejumlah tantangan dalam demokrasi di Indonesia seperti kekuasaan, kekuatan politik, dan kekuatan uang.

"Demokrasi harusnya menjamin kebebasan freedom, keadilan justice, dan kesetaraan equality," kata AHY dalam FLP yang mengangkat tema 'Mampukah Kita Selamatkan Demokrasi di Indonesia', Kamis (20/7/2023).

AHY pada awal paparannya mengatakan bahwa demokrasi bukan sekedar tujuan akhir, melainkan sebuah perjalan panjang. Sebagai bangsa harus terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. 

"Saya ingin kita semua kembali melihat betapa demokrasi ini bukan hanya menjadi buzz word, tetapi yang benar-benar harus bisa menjamin apakah Indonesia bisa semakin maju negaranya dan bisa semakin sejahtera rakyatnya," ujarnya. 

AHY mengatakan banyak sekali teori tentang demokrasi yang ditulis tokoh-tokoh populer. Namun, ia mengajak untuk memahami demokrasi kembali ke dasar.

"Kembali ke dasar, back to basic, bahkan (Francis) Fukuyama juga menguatkan lebih baik kita memperkokoh nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip universal dari liberalisme dan demokrasi, kita tahu civil liberty kebebasan civil, ada human rights, ada equality, ada rule of law, ada check and balances," katanya.

AHY juga menyinggung soal kemunduran demokrasi. AHY mengatakan, berdasarkan indeks demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) telah terjadi penurunan demokrasi secara drastis 2015-2017.

"Angkanya sekarang 6,71 tidak lebih tinggi dari 10 tahun sebelumnya. Ini adalah sebuah potret ketika kebebasan sipil dan juga budaya politik yang dianggap melemah," ujarnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement