REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Data Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa 83 persen volume transaksi QRIS didominasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah ini diklaim mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pakar UMKM dan SDM, Universitas Brawijaya (UB), Profesor Dodi W Irawanto menyatakan, BI telah banyak melakukan upaya percepatan digitalisasi perbankan melalui sistem-sistem digital. Hal ini terlihat sejak masa Pandemi Covid-19 di Indonesia pada 2020. "Dan pada masa pemulihan ekonomi RI pasca pandemi," katanya di Kota Malang, Sabtu (29/7/2023).
Selain QRIS, juga ada sistem digital berupa BIFast. Menurut dia, cara-cara ini terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, pelaku UMKM akan banyak diuntungkan tidak saja dalam aspek kecepatan transaksi namun juga banyak memangkas biaya operasional.
Selain itu, dia juga mengungkapkan, fakta pelaku UMKM pada 2022 yang dilakoni oleh generasi melek teknologi. Lebih rinci, yakni generasi milenial menduduki urutan kedua setelah generasi X dengan angka 34 persen dari total pelaku UMKM di Indonesia. Kondisi ini memberikan potensi terhadap akselerasi UMKM secara berkelanjutan.
Menurut dia, sistem digitalisasi jelas telah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal ini terutama bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. "Dimulai dari penyederhanaan proses di mana dengan hadirnya QRIS, pelaku UMKM tidak perlu lagi membuat laporan keuangan konvensional namun juga bisa diintegrasikan dengan platform laporan keuangan yang tidak hanya sebagai pencatatan namun juga bisa untuk hal lain," kata dia.
Hal yang pasti, kata dia, pencatatan secara real time mampu memberikan peluang efisiensi dengan tepatnya pengalokasian anggaran lebih tepat. Belum lagi trend penggunaan Artificial Intellegence (AI) dalam beberapa platform bisnis digital sangat digemari para generasi milenial. Hal ini terutama dalam upaya mengekspansi bisnisnya seperti untuk proyeksi pemasaran yang lebih tepat.
Digitalisasi semacam QRIS ini tentunya harus direspons oleh beberapa pihak berkepentingan secara nasional. Sebab, langkah tersebut dapat membuat para pelaku UMKM semakin berkomitmen dalam pemanfaatan channel pembayaran tersebut. Kemudian juga secara langsung dapat menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.
Selain itu, dia juga mendorong kementerian lintas sektor untuk ikut mensinergikan secara masif lagi program-program pro-UMKM. Begitu juga dengan perguruan tinggi dalam kegiatan-kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat agar mampu menciptakan sinergitas yang menguntungkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
