Ahad 03 Sep 2023 06:56 WIB

Perhumas: Riset Komunikasi Jadi Penentu Arah Bisnis Masa Depan

Ini langkah penting dalam mengukur tingkat kepercayaan publik.

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Yusuf Assidiq
 Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto MCIPR (dua dari kanan), dan Sekretaris Umum Perhumas sekaligus Koordinator Perhumas Indicators, pada acara konferensi pers di sela kegiatan Konvensi Humas Indonesia (KHI) di Patra Semarang Hotel& Convention, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/9).
Foto: Bowo Pribadi
Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto MCIPR (dua dari kanan), dan Sekretaris Umum Perhumas sekaligus Koordinator Perhumas Indicators, pada acara konferensi pers di sela kegiatan Konvensi Humas Indonesia (KHI) di Patra Semarang Hotel& Convention, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/9).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Organisasi Profesi Kehumasan Indonesia (Perhumas) meluncurkan 'Perhumas Indicators', sebuah inovasi yang akan memberi dampak positif bagi praktisi kehumasan dan komunikasi di Indonesia.

Peluncuran ini dilaksanakan Perhumas bersamaan dengan kegiatan Konvensi Humas Indonesia (KHI), yang dihelat di Patra Semarang Hotel& Convention, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/9/2023).

Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto MCIPR mengatakan, dengan Perhumas Indicators, organisasi profesi yang dipimpinnya telah mengambil langkah penting dalam mengukur tingkat kepercayaan publik.

Baik kepercayaan publik terhadap perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pemerintah, lembaga, bahkan hingga tokoh publik di Indonesia.

“Hasil riset komunikasi melalui Perhumas Indicators ini diharapkan juga bisa menjadi penentu keberhasilan keberlanjutan bisnis masa depan,” jelasnya, dalam sesi konferensi pers di sela kegiatan konvensi.

Masih terkait survei ini, lanjutnya, Perhumas Incicators telah merumuskan delapan indikator utama dengan 26 sub indikator yang bakal memberikan pandangan holistik dalam hal kepercayaan dan reputasi hingga sudut pandang yang penting dalam komunikasi.

Secara umum tidak ada perbedaan kepercayaan yang signifikan antara perusahaan BUMN, perusahaan swasta, maupun lembaga pemerintahan. “Pun demikian antara pekerja swasta maupun pekerja di lembaga pemerintahan,” ungkapnya.

Lebih rinci Boy menjelaskan, berdasarkan responden yang bekerja di pemerintahan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kepercayaan terhadap perusahaan BUMN, perusahaan swasta, maupun lembaga pemerintahan.

Di mana nilai kepercayaan untuk perusahaan swasta, BUMN, dan lembaga pemerintah secara berturut- turut adalah 5,34 , 5,13, dan 4,70.

Namun berdasarkan pekerja swasta, tingkat kepercayaan terhadap perusahaan swasta memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepercayaan terhadap BUMN maupun lembaga pemerintahan.

Hasil survei juga menunjukkan, seniman mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi yakni 5,27/7,00. Kedua, tingkat kepercayaan terhadap para pemimpin agama dengan nilai 5,18/7,00.

Berikutnya secara berturut- turu tokoh pemuda yang mendapat nilai tingkat kepercayaan 5,00/7,00, kemudian tokoh politik (4,23/7,00), dan tokoh masyarakat (3,46/7,00).

“Senada dengan hasil FGD yang melibatkan wawancara mendalam dengan narasumber kompeten dan kredibel, tokoh publik terutama yang banyak terkait dengan unsur politik, memiliki kepercayaan yang rendah dari masyarakat,” jelas Boy.

Sekretaris Umum Perhumas, Beny Butarbutar menambahkan, pelaksanaan riset Perhumas Indicators telah berlangsung sejak April 2023, melibatkan lebih dari seribu responden dari seluruh provinsi di Indonesia.

Keanekaragaman demografi juga telah diperhitungkan dalam survei ini, demikian halnya dengan  partisipasi dari berbagai instansi dan latar belakang untuk mencakup dimensi reputasi secara menyeluruh.

Sehingga hasil riset ini mengungkap faktor- faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik, memberikan wawasan mendalam untuk memberikan rekomendasi yang solid.

Riset Perhumas Indicators juga menghasilkan delapan indicator, yang meliputi Performance Management Quality, Environmental Social Governance (ESG), Innovation, Leadership, Technology, People Management, Communication, dan Crisis Management.

Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam hasil riset ini adalah perlunya peningkatan kapabilitas praktisi Humas dan Komunikasi di berbagai sektor, terutama di sektor BUMN, perlunya memperkaya kompetensi yang berkaitan dengan indikator crisis management, mengingat globalisasi menciptakan ketidakpastian dan kompleksitas dalam bisnis.

Di sektor swasta, pemahaman dan kemampuan dalam mengatasi isu terkait dengan kesejahteraan karyawan yang berpotensi menimbulkan krisis juga menjadi hal yang penting dari rekomendasi survei ini.

“Kami ingin hasil riset ini menjadi landasan bagi berbagai sektor bisnis khususnya praktisi, korporasi, pemerintah, lembaga, dan semua yang terlibat dalam komunikasi strategis untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan membangun reputasi yang kuat,” tambah koordinator Perhumas Indicator ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement