REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan demokrasi merupakan sistem terbaik yang pernah ada. Namun demikian tidak demokrasi masih dihadapi sejumlah tantangan, salah satunya yaitu tingginya biaya politik.

"Sekarang ini politk kita berbiaya tinggi. Saudara bayangkan kalau pemilu sekali pemilu saja biaya pemilu untuk pemilu presiden legislatif misalnya 156 T," kata Mahfud saat memberikan kuliah umum di UC UGM Yogyakarta, Jumat (6/10/2023).

Tantangan demokrasi lainnya yaitu masih kuatnya pengaruh kelompok kepentingan yang mengambil keputusan publik. Kemudian politik identitas juga jadi tantangan demokrasi. Selain itu, tantangan lainnya yaitu demokrasi yang manipulatif yang mencederai hak orang lain atau melanggar konstitusi.

"Lalu masalah yang paling bersentuhan dengan tugas saya, belum optimalnya penegakan hukum yang memenuhi harapan dan keadilan publik," ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan soal industri hukum. Ia mengatakan industri hukum yang dimaksud yaitu hukum yang bisa dibuat berdasarkan pesanan. "Itu banyak sekarang," ungkap dia.

Kemudian masih adanya ancaman kebebasan sipil juga menjadi tantangan demokrasi saat ini. Namun demikian ia membantah pemerintah melakukan represi terhadap kebebasan berpendapat.

"Nggak ada itu (represi dari pemerintah). Sejak zaman reformasi orang boleh berpendapat apa saja, masalah hukum masalah sendiri. Nah, kalau ada represi kebebasan berpendapat itu terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat sendiri sekarang karena terlalu bebas justru," katanya.

Selain itu, masih adanya praktik diskriminasi dan intoleransi di Indonesia juga berpotensi memicu konflik horizontal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika