REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai persoalan klasik Daftar Pemilih Tetap (DPT) kerap berulang di setiap pemilu. Ini karena belum ada sistem basis data kependudukan terintegrasi dan valid.

Saat ini, ia mengatakan, data-data masih tersebar ke institusi masing-masing. Di kemendagri ada data kependudukan, tapi di Kemensos ada pula data penerima bantuan sosial yang semua itu masih belum terintegrasi.

"Ini yang membuat akhirnya teman-teman KPU harus bekerja keras. Harusnya yang namanya data kependudukan ini tidak jadi pekerjaan elektoral, itu yang harus dilakukan teman-teman KPU tahapan-tahapan itu," kata Doli, Jumat (6/10/2023).

Doli menilai, data kependudukan seharusnya disiapkan oleh pemerintah. Tapi, dikarenakan Indonesia hari ini masih belum memiliki sistem basis data yang bisa terintegrasi dan valid, itu menjadi susah dilakukan.

Kondisi itu yang membuat data dikoordinasikan antara KPU dan Dukcapil, yang ternyata masih menyisakan ego sektoral tidak terelakkan. Maka itu, setiap kali ada rapat dengan penyelenggara Dukcapil tidak pernah hadir.

Padahal, ia menekankan, Komisi II DPR RI mengundang Dukcapil tidak cuma untuk mendengarkan. Tapi, perlu didengar koordinasi apa saja yang sudah dilakukan, dan dalam rangka melihat integrasi data yang sudah dilakukan.

"Mungkin ini kita akan sampaikan ke Mendagri untuk kita koreksi," ujar Doli.

Selain itu, Doli mengingatkan situasi dan kondisi yang cukup dinamis di tengah persiapan pemilihan umum yang sudah menghitung hari. Karenanya, KPU maupun Bawaslu harus menjaga komunikasi dan koordinasi yang ada.

Ia berharap, KPU dan Bawaslu mampu menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif. Terlebih, saat persiapan cukup ketat pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang perlu disesuaikan.

"Banyak sekali peraturan-peraturan yang tiba-tiba harus disesuaikan, ini yang saya kira harus diantisipasi," kata Doli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika