REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gerakan pekerja/buruh melalui serikat bahkan partai sudah ada sejak zaman kolonial. Namun, dalam sejarahnya, pekerja/buruh di Indonesia tidak pernah menjadi kekuatan nyata dalam pemilu.

Selama ini alat politik kelas pekerja/buruh tidak mampu mengalahkan partai-partai lain. Berangkat dari kondisi tersebut, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mengadakan diskusi publik bertema 'Peluang dan Tantangan Gerakan Buruh dalam Politik Elektoral' pada Kamis, 19 Oktober 2023, di Gedung DPRD Kota Yogyakarta.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari beberapa instansi, antara lain Ketua DPRD Kota Yogyakarta, H Danang Rudyatmoko, akademisi UMY, Dr Tunjung Sulaksono, akademisi UGM, Dr Amalinda Savirani, dan Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irmawan.

Dalam paparannya, beberapa faktor penyebab kegagalan gerakan pekerja/buruh dalam politik elektoral disampaikan oleh Dr Tunjung. Yakni, suara politik buruh yang belum memiliki kekuatan dan terorganisir menjadi satu padu.

Kemudian, gerakan buruh yang masih terfragmentasi dan cenderung mudah dikooptasi, belum adanya partai kelas buruh yang kuat, serta mayoritas buruh yang memang belum memilih partai buruh.

Faktor-faktor itu sedikit banyak menyebabkan sejumlah kandidat buruh belum berhasil dalam pemilu dan diaspora politik, walaupun ada juga yang berhasil menang dalam kontestasi.

Tunjung juga menyampaikan terkait pola diaspora dilakukan saat masih terdapat partai-partai buruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan partai buruh belum dianggap sebagai rumah bersama oleh kandidat/serikat buruh yang ingin terjun ke dalam politik elektoral.

Pada ajang Pemilu 2024 mendatang, Partai Buruh siap berlaga kembali untuk merebut suara buruh dan rakyat Indonesia untuk melenggang ke parlemen. Dalam kaitan ini, Tanjung menekankan harus ada strategi yang tepat yang disiapkan Partai Buruh.

Termasuk dengan memperluas basis dukungan pada Pemilu 2024 nanti. "Untuk memenangkan pemilu, selain strategi yang tepat juga bagaimana buruh itu memperluas strategi dukungannya karena belum semua pekerja mau berpolitik, jika buruh mau berpolitik, maka perlu membangun kesadaran berpolitik untuk masuk dalam politik elektoral yang sama dan diperluas," ujar Tunjung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika