REPUBLIKA.CO.ID, WATES -- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memperpanjang status tanggap darurat kekeringan dari 12 Oktober hingga 10 November 2023 karena permintaan air bersih dari masyarakat terdampak kekeringan masih tinggi.
Status Tanggap Darurat Kekeringan tahapan pertama diberlakukan mulai 11 September hingga 11 Oktober 2023. "Dengan Status Tanggap Darurat Kekeringan tahap kedua, kami menyiapkan 270 tangki air bersih yang akan disalurkan kepada warga terdampak kekeringan," kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Budi Prastawa.
Ia mengatakan ada tujuh kapanewon/kecamatan yang jadi sasaran utama dropping air bersih, yakni Samigaluh, Kokap, Girimulyo, dan Kalibawang, sedangkan paling sedikit ke Temon, Panjatan, dan Pengasih.
Sejauh ini sudah 80 tangki air bersih yang disalurkan sesuai permintaan, ujarnya. "Wilayah Samigaluh, Kokap, Girimulyo, dan Kalibawang merupakan wilayah paling terdampak kekeringan karena letak geografisnya ada di Perbukitan Menoreh," ujarnya.
Budi mengatakan permintaan air bersih dari masyarakat di wilayah Perbukitan Menoreh masih cukup tinggi. Diakui, saat ini ada peningkatan permintaan meski tidak signifikan.
Ia pun membuka kemungkinan Status Tanggap Darurat Kekeringan masih bisa kembali diperpanjang. Apalagi, awal musim hujan diperkirakan baru terjadi pada November.
Sejak awal Agustus hingga kini, pihaknya sudah menyalurkan hampir 600 tangki air bersih. Penyaluran mengandalkan tiga kendaraan tangki milik BPBD Kulonprogo. "Meski demikian, perlu dilihat curah hujannya seperti apa mengingat baru awal musim hujan," kata Budi.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kulonprogo Triyono membenarkan jika Status Tanggap Darurat Kekeringan diperpanjang. Persetujuan diberikan oleh Penjabat Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti.
"Setelah disetujui, anggaran belanja tak terduga (BTT) bisa digunakan untuk mendukung penanganan kekeringan," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika