Kamis 23 Nov 2023 05:27 WIB

Jelang Pemilu 2024, Warga Malang Diimbau Waspada Hoaks

Masyarakat saat memasuki Pemilu 2024 sering menjadi target penyebaran berita palsu.

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Fernan Rahadi
Hoax. Ilustrasi
Foto: Indianatimes
Hoax. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG – Masyarakat Kabupaten Malang diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berita palsu atau hoaks saat memasuki masa Pemilu 2024. Imbauan ini disampaikan guna mencegah penyebaran berita palsu yang dapat memicu ketegangan dan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, menekankan pentingnya ketelitian dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya melalui media sosial. Dalam konteks Pemilu 2024, masyarakat diingatkan untuk lebih selektif terhadap berita yang tidak jelas sumbernya atau terkesan provokatif. "Jangan mudah percaya dengan berita-berita hoaks, berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya," kata Putu di Mapolres Malang.

Menurut dia, masyarakat pada saat memasuki Pemilu 2024 sering kali menjadi target penyebaran berita palsu. Hal ini penting diperhatikan mengingat dapat memicu ketegangan dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menerima informasi menjadi kunci untuk mencegah penyebaran hoaks.

Dalam upaya mengatasi hal ini, Kapolres Malang menyatakan, Polres Malang akan meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap potensi penyebaran berita hoaks. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dengan melaporkan informasi yang dianggap mencurigakan kepada pihak berwajib.

Saat ini, menurut dia, pihaknya sudah membentuk sistem dalam Operasi Mantab Brata Semeru 2023-2024. "Kami juga makin intens berkomunikasi dengan rekan-rekan penyelenggara dan pengawas Pemilu, ada KPU dan Bawaslu, Kita solid," ujar Putu.

Putu menilai keyakinannya terhadap kedewasaan berpolitik warga Kabupaten Malang yang sangat menghargai keberagaman, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Pihaknya juga aktif berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Pemerintah Daerah serta para tokoh. "Langkah ini dilakukan sebagai upaya bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Malang menjelang Pemilu 2024," kata dia menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement