REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Gielbran Muhammad Noor menyebut bahwa banyak beredar informasi bohong (hoaks) terkait dirinya setelah pihaknya mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kritikan tersebut disampaikan saat diskusi publik dan mimbar bebas 'Rezim Monarki Sang Alumni Amblesnya Demokrasi Ambruknya Konstitusi dan Kokohnya Politik Dinasti'. Di diskusi itu juga dipasang baliho dengan wajah Jokowi yang bertuliskan 'BEM KM UGM Presents: Alumnus UGM Paling Memalukan Mr Joko Widodo'.
Dengan mendatangkan berbagai narasumber, diskusi itu digelar sebagai wujud kritik terhadap buruknya kualitas demokrasi, penegakan konstitusi, serta isu praktik politik dinasti di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.
Disampaikan Gielbran bahwa hoaks yang beredar seperti isu yang menyatakan bahwa dirinya dikeluarkan atau drop out (DO) dari kampus, hingga IPK rendah. Gielbran pun menyebut bahwa seluruh isu yang beredar tersebut tidak benar.
"Adapun isu-isu yang beredar liar di luar sana tidaklah benar adanya. Termasuk isu bahwa saya sebagai ketua BEM-KM UGM di-drop out," kata Gielbran di Kopi Lembah UGM, Sleman, DIY, Kamis (21/12/2023).
Gielbran menuturkan bahwa dirinya masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di UGM. Bahkan, katanya, dirinya juga tidak pernah dipanggil oleh wakil rektor terkait dengan diskusi yang digelar pada 8 Desember 2023 lalu itu.
"Bahkan dari UGM sangat kooperatif, tidak ada intervensi, tidak dipanggil oleh wakil rektor untuk perihal agenda diskusi. Jadi jika ada isu saya di-drop out," ungkap Gielbran.
Selain itu, juga beredar isu bahwa dirinya memiliki IPK 2,2. Padahal, kata Gielbran, IPK-nya sendiri jauh di atas angka tersebut.
"IPK saya 3,68 jadi sangat jauh dari angka 2,2 dan jarang-jarang saya ditanyai IPK. Saya bingung kenapa ada isu IPK 2,2 karena itu isu yang tidak substantif sama sekali," jelasnya.
Tidak berhenti disitu, Gielbran juga mengaku dituding sebagai anak calon legislatif (caleg). Ia pun menegaskan bahwa kedua orang tuanya merupakan guru di salah satu kota di Jawa Tengah, dan berstatus sebagai PNS.
"Sempat ada isu beredar bahwa orang tua saya mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di salah satu partai. Perlu diketahui, bapak dan ibu saya adalah guru di salah satu kota di Jawa Tengah, dan statusnya sebagai PNS. Jadi tidak mungkin terafiliasi dengan partai, anggota partai, atau bahkan ikut berkontestasi dalam Pemilu 2024," kata Gielbran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
