Sabtu 23 Dec 2023 17:14 WIB

AS Anggarkan Dana Pertahanan Rp 13.703 Triliun untuk 2024

NDAA satu dari sedikit undang-undang utama yang disahkan Kongres AS setiap tahun.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Fernan Rahadi
Pengesahan UU (ilustrasi)
Pengesahan UU (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengesahkan undang-undang kebijakan pertahanan atau The National Defense Authorization Act (NDAA) pada Jumat (22/12/2023). NDAA memuat pengeluaran militer tahunan Washington untuk 2024 sebesar 886 miliar dolar AS atau setara Rp 13.703 triliun. 

NDAA disahkan Kongres AS pekan lalu. Senat AS yang dikuasai Partai Demokrat menyetujui rancangan undang-undang (RUU) NDAA dengan mayoritas bipartisan yang kuat, yaitu 87 berbanding 13. Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat AS, RUU tersebut memperoleh dukungan 310 berbanding 118.  

NDAA, yang tebalnya hampir 3.100 halaman, menyerukan kenaikan gaji sebesar 5,2 persen bagi anggota militer dan meningkatkan total anggaran keamanan nasional sekitar 3 persen menjadi 886 miliar dolar AS. NDAA juga mencantumkan perusahaan baterai Cina tertentu yang menurutnya tidak memenuhi syarat untuk pengadaan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon. 

NDAA tahun fiskal 2024 juga mencakup perpanjangan empat bulan dari otoritas pengawasan domestik yang disengketakan. Hal itu akan memberi lebih banyak waktu kepada anggota parlemen untuk mereformasi atau mempertahankan program tersebut, yang dikenal sebagai Pasal 702 Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act).

Ketentuan tersebut mendapatkan penentangan dari Senat dan DPR AS. Namun hal itu tidak cukup untuk menggagalkan RUU tersebut. RUU NDAA memperluas satu langkah untuk membantu Ukraina, Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (the Ukraine Security Assistance Initiative), hingga akhir 2026. NDAA memberikan otorisasi sebesar 300 juta dolar AS untuk program itu pada tahun fiskal yang berakhir pada 30 September 2024, dan tahun berikutnya.

Namun, angka tersebut masih kecil dibandingkan dengan dana sebesar 61 miliar dolar AS yang diminta Joe Biden kepada Kongres AS untuk membantu Kiev memerangi Rusia. Partai Republik menolak menyetujui bantuan untuk Ukraina tanpa persetujuan Partai Demokrat untuk memperketat undang-undang imigrasi secara signifikan. 

NDAA merupakan satu dari sedikit undang-undang utama yang disahkan Kongres AS setiap tahun. Undang-undang tersebut mengatur segala hal, mulai dari kenaikan gaji anggota militer dan pembelian kapal serta pesawat hingga kebijakan seperti dukungan untuk mitra asing seperti Taiwan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement