Jumat 10 May 2024 13:58 WIB

MES DIY Serukan Pembuatan Roadmap Halal di Yogyakarta

Heroe berharap DIY sebagai halal hub bisa dikembangkan.

Acara Silaturahim & Halal Bihalal 1445 Hijriyah MES ICMI & IAEI Daerah Istimewa Yogyakarta di SM Tower, Yogyakarta, Kamis (10/5/2024).
Foto: Republika/Fernan Rahadi
Acara Silaturahim & Halal Bihalal 1445 Hijriyah MES ICMI & IAEI Daerah Istimewa Yogyakarta di SM Tower, Yogyakarta, Kamis (10/5/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menyerukan pengembangan ekonomi syariah di Yogyakarta. Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal secara resmi pada Oktober 2024 nanti dinilai menjadi momentum yang tepat.

"Kami berharap pusat-pusat ekonomi di Yogyakarta seperti toko-toko dan pusat perbelanjaaan bisa mulai membuat SOP untuk memisahkan produk halal dan non halal," kata Ketua MES DIY, Heroe Poerwadi, dalam acara Silaturahim & Halal Bihalal 1445 Hijriyah MES ICMI & IAEI Daerah Istimewa Yogyakarta di SM Tower, Yogyakarta, Kamis (10/5/2024).

Heroe berharap DIY sebagai halal hub bisa dikembangkan. Apalagi pihaknya saat ini pihaknya tengah mempersiapkan event Jogja Halal Festival (JHF) yang terakhir digelar 2022 lalu. "Kami harapkan MES bersama ICMI dan IAEI bisa membuat roadmap halal di Yogyakarta yang nanti bisa dikerjakan bersama-sama," kata eks Wakil Wali Kota Yogyakarta tersebut.

Ketua ICMI DIY, Prof Mahfud Sholihin, pun menyambut baik ajakan untuk membuat program prioritas pengembangan ekonomi syariah melalui roadmap halal. "Semoga kita bersama-sama bisa mewujudkan perekonomian syariah, sehingga DIY bisa menjadi trend setter halal nasional,” kata Mahfud.

photo
Ketua MES DIY, Heroe Poerwadi, saat memberikan sambutan pada acara Silaturahim & Halal Bihalal 1445 Hijriyah MES ICMI & IAEI Daerah Istimewa Yogyakarta di SM Tower, Yogyakarta, Kamis (10/5/2024). - (Republika/Fernan Rahadi)
 

Sementara itu, Deputi Direktur Hukum Pengembangan Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dece Kurniadi, mengungkapkan sebagai mayoritas di Indonesia umat Islam seharusnya bisa berkolaborasi agar memiliki kontribusi lebih pada pembangunan ekonomi nasional. Apalagi dalam Alquran semangat kolaborasi sudah diatur melalui konsep ukhuwah islamiyah.

"Walaupun mayoritas, peran umat Islam dianggap belum banyak, terutama dalam kontribusinya menyejahterakan umat,” kata Dece.

Meskipun demikian, berdasarkan data ternyata kontribusi usaha syariah dan pembiayaan syariah mencapai 45,2 persen atau 9,01 triliun pada Domestik Bruto (PDB) Nasional 2022. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam sanggup menjadi penggerak kegiatan ekonomi umat. 

Apalagi dengan keberadaan MES, ICMI, dan IAEI, menurut Dece hal itu membuktikan bahwa umat Islam tidak hanya sekadar kerumunan saja, namun juga bisa sebagai penggerak kegiatan ekonomi umat. "Karena terbukti umat Islam yang mayoritas ini bisa mewarnai, bahkan sanggup mendominasi ekonomi nasional," katanya.

Acara Silaturahim & Halal Bihalal 1445 Hijriyah MES ICMI & IAEI Daerah Istimewa Yogyakarta kemarin juga dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Dewan Pakar MES sekaligus Rektor Universitas Widya Mataram Edy Suandi Hamid, Dewan Pembina MES Herry Zudianto, Ketua IAEI DIY Ahmad Akbar Susamto, Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat, Pendiri BMT Beringharjo Mursida Rambe, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY Ibrahim, serta tokoh Masjid Jogokariyan Ustaz Muhammad Jazir.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement