REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Hari ini, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Prabowo dilantik di saat daya beli masyarakat melemah dan proporsi kelas menengah di negeri ini turun secara signifikan dari 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada tahun 2024.
Menurut Wakil Ketua MUI, Buya Anwar Abbas, keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Karena itu, dia berpendapat, pemerintah harus mengambil sejumlah langkah, di antaranya dengan meningkatkan peran dunia perbankan lewat pengucuran kredit/pembiayaan bagi mendorong tumbuhnya investasi, tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
"Untuk itu diperlukan adanya affirmative action dari pihak pemerintah dan dunia perbankan," kata Anwar Abbas dalam pesan singkatnya kepada Republika.
Selama ini, menurut Buya Anwar Abbas, selama ini jumlah kredit/pembiayaan yang dikucurkan dunia perbankan kepada UMKM pada tahun 2024 baru berada pada angka 20 persen dari total kredit/pembiayaan. Padahal jumlah pelaku UMKM sekitar 64,2 juta atau 99,99 persen dari total pelaku usaha yang ada. Sementara usaha besar yang jumlah pelakunya hanya 0,01 persen atau 5.550, mendapat 80 persen dari total kredit/pembiayaan yang ada.
"Hal ini tentu sangat tidak kita harapkan apalagi kita punya mimpi untuk menjadi negara maju," kata dia.
Untuk itu rakyat berharap kepada pemerintahan Prabowo agar dapat meningkatkan persentase kredit/pembiayaan kepada UMKM ini secara lebih signifikan lagi. Misalnya, kata dia, mencapai angka sekurang-kurangnya 50-60 persen dari total kredit/pembiayaan yang disalurkan.
"Bila ini bisa terjadi maka pengelompokan pelaku usaha di negeri ini tentu akan bisa seperti di Singapura, di mana tidak ada lagi kelompok usaha mikronya karena mereka sudah naik kelas ke kelompok usaha kecil dan menengah," ucap Buya Anwar Abbas.
Jika hal tersebut terjadi, diharapkan struktur dan bentuk dunia usaha masyarakat akan berubah dari yang tadinya seperti piramid menjadi seperti belah ketupat, di mana usaha kelas atas sekitar 2 persen, menengah 95 persen dan kelas bawah 3 persen.
"Sehingga dengan demikian diharapkan kesenjangan dan perbedaan sosial ekonomi yang terjadi selama ini terutama antara penduduk asli dan non penduduk asli akan bisa dipersempit sehingga diharapkan rekatan batin di antara sesama warga bangsa akan semakin baik dan kuat," ucap Anwar Abbas.
Hal demikian tentu saja sangat diperlukan. Sebab menurut Buya Anwar Abbas, dengan persatuan dan kesatuan itulah Indonesia akan dapat menggapai cita-cita agar terwujud negeri maju dan berkeadilan. "Di mana rakyatnya hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia," ujar Anwar Abbas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika