REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Diskusi publik bertajuk 1 Tahun Pilpres: Brutalitas Pemotongan Anggaran dan Disorientasi Arah Pembangunan menghadirkan berbagai perspektif kritis terhadap kebijakan anggaran pemerintah, khususnya terkait program Makan Bergizi (MBG), Danantara, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta efisiensi dalam penggunaan dana negara. Acara ini digelar di Kolektif Coworking, Yogyakarta, pada Jumat (28/2/2025).
Dalam diskusi ini, berbagai pihak menyoroti kebijakan pemotongan anggaran yang dianggap tidak adil. Para peserta menekankan bahwa pemangkasan seharusnya dilakukan secara merata dan tidak hanya menyasar sektor tertentu.
"Kami tidak menolak program MBG, tetapi anggaran sebesar Rp 367 triliun harus dialokasikan secara tepat sasaran. Jika tidak, potensi ketidaktepatan sasaran justru lebih besar dibanding manfaatnya," ujar Jaya.
Selain itu, alokasi dana yang besar untuk pembangunan IKN juga dipertanyakan. Para peserta diskusi menilai bahwa sebaiknya pemerintah fokus membenahi program yang sudah ada daripada menciptakan program sosial baru yang berisiko korupsi dan tidak efisien.
Dalam diskusi ini, muncul pula kritik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti ketidakefisienan pemerintah dalam mengelola anggaran dan mempertanyakan arah kebijakan yang diambil.
"Pemerintah saat ini tidak memiliki moral dalam efisiensi anggaran. Kita melihat bagaimana presiden mengadakan retreat di Magelang, yang justru menghabiskan anggaran negara. Kami juga belum melihat sistem yang jelas dari kepemimpinan Prabowo. Jika dilihat dari pemilihan orang-orang di kabinet, tidak jauh berbeda dari era Jokowi," ujar Zainal.
Mereka juga mengkritisi kebijakan pajak yang dianggap belum adil bagi masyarakat kecil. “Lebih baik menerapkan pajak yang berkeadilan, sehingga pajak yang kita bayar benar-benar kembali ke masyarakat," katanya.
Dalam sesi testimoni, beberapa warga menyampaikan dampak langsung dari kebijakan pemerintah terhadap kehidupan mereka.
Susi, Warga Wadas, Purworejo, menyoroti tragedi Wadas yang masih menyisakan luka bagi warganya. Ia menceritakan bagaimana aparat kepolisian melakukan tindakan represif terhadap warga yang menolak pertambangan batu andesit di desa mereka.
"Tragedi 23 April 2021 di Wadas masih membekas. Aparat kepolisian melakukan represi terhadap warga yang sedang bermujahadah. Kami trauma, anak-anak takut melihat polisi berseragam. Pada 8 Februari 2022, saat pengukuran lahan dilakukan, aparat datang membawa anjing pelacak, dan membuat alasan seolah-olah warga membawa senjata tajam," kata Susi.
Ia juga mempertanyakan program Makan Bergizi (MBG) yang dijanjikan pemerintah. “Katanya ada program makan gratis, tapi tidak ada di desa kami. Kami hanya ingin desa kami tetap utuh, tidak ditambang. Itu saja sudah cukup bagi kami," katanya.
Kholid, seorang nelayan, menyampaikan keresahannya terkait eksploitasi sumber daya alam yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. “Kami melihat kondisi saat ini, laut dikepung oleh kepentingan investasi, tambang terus dieksploitasi, dan sawah-sawah kami belum ada transaksi. Pemimpin saat ini lebih berpihak kepada pemodal, bukan kepada rakyat," ujar Kholid.
Masyarakat berharap agar pemerintah lebih mendengar suara rakyat dan tidak hanya berpihak kepada kepentingan elite. "Kami hanya ingin tanah kami tetap utuh, anak-anak kami bisa hidup dengan tenang. Kami mohon doa agar tetap kuat dalam memperjuangkan hak kami," ujar Susi.
Diskusi ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Dengan berbagai kritik yang disampaikan, diharapkan ada evaluasi serius terhadap penggunaan anggaran negara agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika